JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai Tim Provinsi Pembina Terbaik Kedua atas keberhasilannya membina kabupaten/kota sehat (KKS). Atas capaian tersebut, Pemprov Jateng menerima penghargaan Swasti Saba 2025 dari  Kementerian Kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko dalam acara Penganugerahan Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Award 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Ia  hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H, S.St,.M.K.

Sujarwanto menyampaikan bahwa pembangunan kabupaten/kota di Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan tata ruang, fasilitas infrastruktur, sistem sanitasi, serta gaya hidup masyarakat yang sehat. 

“Untuk itu, Pemprov Jateng terus mendorong agar KKS menjadi program prioritas setiap daerah,” katanya usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditopang dari aspek ekonomi, tetapi juga oleh pendidikan dan kesehatan.  

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar menambahkan, penghargaan yang diperoleh tersebut tak lepas dari peran 26 pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang turut menerima penghargaan Swasti Saba. Dari jumlah tersebut, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali memperoleh Swasti Saba Wiwerda, sedangkan 24 kabupaten/kota yang lain meraih Swasti Saba Padapa.

"Ini luar biasa, karena ada 9 tatanan yang harus dikelola dengan baik. Mulai dari kabupatennya sehat, transportasinya, pariwisatanya, pasarnya, kemudian juga pendidikan. Saya berterima kasih kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Yunita mengakui masih ada 9 kabupaten/kota dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum mendapatkan Swasti Saba. Untuk itu, Pemprov Jateng akan terus mendorong setiap kabupaten/kota untuk berimprovisasi. Sebagaimana arahan Gubernur Jateng yang mendorong adanya pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam setiap pembangunan.

"Intinya teman-teman harus kolaborasi. Ini tidak bisa dinas kesehatan saja, semua institusi harus bergerak bersama. Semua harus didorong untuk terlibat aktif menjadi kabupaten/kota sehat," jelasnya.