BANYUMAS  - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meresmikan Rumah Singgah Rehabilitasi Sosial bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas pada Selasa, 23 Desember 2025.

Rumah singgah dengan daya tampung 100 orang ini, didirikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi PGOT. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yang sudah _aware_ terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas, dengan   rumah singgah rehabilitasi sosial ini," ucapnya di sela acara. 

Meskipun rumah singgah itu lokasinya di Jawa Tengah, Wagub menyampaikan bahwa ia tidak akan membatasi warga dari mana pun untuk merasakan manfaat rumah tersebut.

 "Ada beberapa orang yang berasal dari luar daerah tetap kita fasilitasi dan kita berikan layanan," ucapnya. 

Bupati Banyumas, Sadewo, mengatakan, rumah singgah ini didirikan dengan anggaran dari Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rumah ini menyediakan berbagai  fasilitas yang memadai untuk menampung PGOT di Banyumas dan sekitarnya. 

Pada hari yang sama, Wagub juga meninjau Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran di Banyumas. Ia sempat berdialog dan bercanda dengan puluhan lansia di panti tersebut. Para lansia di sana mengaku sangat senang dengan layanan panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jateng itu.

Kepala PPSLU Sudagaran, Sri Kusumaningrum, mengatakan, PPSLU Sudagaran memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi para lansia terlantar. Hal ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar lansia, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara layak dan bermartabat.

Saat ini, PPSLU Sudagaran memberikan layanan bagi 90 lansia, meliputi layanan kebutuhan dasar, berupa penyediaan permakanan, sandang, asrama, pendampingan kesehatan, pembuatan KTP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

"PPSLU Sudagaran juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat. Kolaborasi diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, dukungan, bantuan, serta program kepedulian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan lanjut usia," pungkasnya.