Indikator Makro Jateng Melampaui Target di Tahun Pertama Kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Ekonomi Tumbuh Progresif
23 February 2026 | 16:00:00 | dibaca : 642
Kategori : Umum
Bagikan :
Indikator Makro Jateng Melampaui Target di Tahun Pertama Kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Ekonomi Tumbuh Progresif
23 February 2026 | 16:00:00 | dibaca : 642
Kategori : Umum
Bagikan :
Foto : Fajar (Humas Jateng)
SEMARANG – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, sejumlah capaian indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif.
Berdasarkan evaluasi 8 alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.
Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur pada Senin, 23 Februari 2026.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menjelaskan bahwa stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama Gubernur dan Wagub Jateng dalam menjalankan pemerintahan pada satu tahun terakhir.
Salah satu capaian paling mencolok adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8%. Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66%, berada di dalam rentang target sasaran.
Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06 atau jauh melampaui target awal sebesar 91,5. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Gubernur dan Wagub dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Adapun di sektor kesejahteraan, saat ini tingkat kemiskinan sebesar 9,39%. Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00%–9,66%).
Kinerja Gubernur dan Wagub Jateng dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan, di mana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01%, yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang semakin kuat.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga pada angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia sebesar 0,59 (2024), karena data terbaru masih belum rilis.
Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wagub Jateng, Zulkifli menilai, keduanya berhasil melakukan perubahan atau transformasi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai, capaian kinerja pemerintahan Gubernur dan Wagub Jateng secara umum memuaskan, jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi harus dibarengi dengan optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia menilai, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda, yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebut, filosofi Jawa _“rame ing gawe, sepi ing pamrih”_ tercermin dalam gaya kepemimpinan Gubernur dan Wagub pada tahun pertama pemerintahannya.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ucapnya.
Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa _sepi ing pamrih_ bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan sebagai ruang dialog publik dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai, capaian kinerja Gubernur-Wagub dalam periode tersebut masih relatif singkat. Meskipun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar untuk melangkah lebih jauh.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan, tetapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” katanya.
Bagikan :
SEMARANG – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, sejumlah capaian indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif.
Berdasarkan evaluasi 8 alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.
Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur pada Senin, 23 Februari 2026.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menjelaskan bahwa stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama Gubernur dan Wagub Jateng dalam menjalankan pemerintahan pada satu tahun terakhir.
Salah satu capaian paling mencolok adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8%. Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66%, berada di dalam rentang target sasaran.
Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06 atau jauh melampaui target awal sebesar 91,5. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Gubernur dan Wagub dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Adapun di sektor kesejahteraan, saat ini tingkat kemiskinan sebesar 9,39%. Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00%–9,66%).
Kinerja Gubernur dan Wagub Jateng dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan, di mana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01%, yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang semakin kuat.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga pada angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia sebesar 0,59 (2024), karena data terbaru masih belum rilis.
Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wagub Jateng, Zulkifli menilai, keduanya berhasil melakukan perubahan atau transformasi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai, capaian kinerja pemerintahan Gubernur dan Wagub Jateng secara umum memuaskan, jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi harus dibarengi dengan optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia menilai, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda, yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebut, filosofi Jawa _“rame ing gawe, sepi ing pamrih”_ tercermin dalam gaya kepemimpinan Gubernur dan Wagub pada tahun pertama pemerintahannya.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ucapnya.
Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa _sepi ing pamrih_ bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan sebagai ruang dialog publik dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai, capaian kinerja Gubernur-Wagub dalam periode tersebut masih relatif singkat. Meskipun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar untuk melangkah lebih jauh.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan, tetapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” katanya.
Bagikan :
