JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengurangan kebutuhan rumah (backlog) sebanyak 274.514 unit pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

"Kita berharap dapat mencapai angka tersebut sehingga beban backlog perumahan benar-benar dapat terselesaikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, penurunan angka backlog sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemendagri tersebut, dibahas upaya percepatan program 3 juta rumah serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Disperakim menyampaikan bahwa Mendagri dan Menteri PKP menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasi program tersebut.

"Diperlukan kepala daerah yang memiliki jiwa inovatif dan berupaya mencari solusi atas persoalan sektor perumahan dengan berbagai cara," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., terus berupaya mengurangi angka backlog di Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat, pengusaha, Baznas, hingga organisasi pengembang perumahan.

Selain itu, Gubernur juga terus memperjuangkan masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan relokasi agar segera memperoleh hunian, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak menjadi sangat penting.

Terkait percepatan pemenuhan perumahan dan rumah layak huni, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menganggarkan dana dalam APBD. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17 ribu unit.

"Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah," katanya.

Ia juga mencontohkan sejumlah program yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat, seperti inovasi rumah susun, rumah bersubsidi, serta penanganan RTLH.