SEMARANG — Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang pada Selasa, 31 Maret 2026. 

"Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya (dilihat dari) bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan," ucapnya. 

Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan dari 9,58% menjadi 9,39%. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun sebesar 0,46% dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.

Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Selain itu, realisasi investasi pun mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.

"Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi (dengan) berbagai pihak," ucap Gubernur. 

Ia mengatakan, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa berfokus hanya pada satu bidang tertentu. Sebab, sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama. Tentunya melalui kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Gubernur mencontohkan, intervensi yang dilakukan oleh Pemprov Jateng pada tahun 2025 melalui perbaikan sekitar 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Selanjutnya, intervensi dilakukan untuk menangani persoalan kesehatan, stunting, pendidikan anak,  ekonomi, dan lainnya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terangkat. 

Tak hanya itu, program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pun turut mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui program  Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu pula terkait dengan bantuan sosial yang harus diberikan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Beberapa di antaranya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4,29 juta orang yang didukung dengan 3.364 SPPG; program 3 juta rumah dengan capaian sebanyak 17.510 unit dari APBD serta 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan. 

Kemudian, sudah ada 6.233 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang operasional di Jateng dari total 8.523 unit; Cek Kesehatan Gratis di Jateng sudah melayani 14,13 juta masyarakat, termasuk di dalamnya didukung oleh program Dokter Spesialis Keliling (Speling); serta program Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota di Jateng dengan jumlah siswa mencapai 1.275 anak.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, LKPJ Gubernur Tahun 2025 sudah diterima. Selanjutnya akan ditinjau dan dikritisi oleh Panitia Khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam Rapat Paripurna tersebut.

"Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini," katanya.