SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya mampu menjadi problem solver (pemecah masalah) bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang pada Rabu, 1 April 2026.

Gubernur mengatakan, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani. Oleh karena itu, ASN dituntut cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan melayani itu setara,” ucapnya.

Ia menegaskan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Menurutnya, kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving (penyelesaian masalah) bagi masyarakat,” tegasnya.

Gubernur mengatakan, tantangan pembangunan Jateng tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Maka dari itu, ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan kerja tim atau teamwork agar persoalan warga bisa ditangani dengan cepat, tepat, dan menyeluruh.

Ia mencontohkan, ketika terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugasnya masing-masing. 

“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ucapnya.

Selain menekankan kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan. Ia menilai, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia menyinggung, pembangunan Jateng tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga bergantung pada sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia (SDM), layanan dasar, dan lainnya. Oleh sebab itu, seluruh sektor tersebut harus diperkuat untuk menopang agenda pembangunan daerah.

Adapun di bidang tata kelola, Gubernur menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan sistem merit dalam birokrasi. Ia memastikan promosi dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip.

“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit sistem,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, serta benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.

Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, menyebut Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, secara luring maupun daring.

Forum itu digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah.