SURAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027. 

Hal itu ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Mercure Solo, Kota Surakarta pada Selasa, 7 April 2026. 

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.; Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen; Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno; Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum daerah (BLUD), DPRD, serta para pemangku kepentingan terkait.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah harus dilakukan secara presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil, agar bisa menopang pembangunan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 
“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya. 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal di tengah tekanan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menggenjot pendapatan daerah, antara lain memperkuat riset potensi berbasis kewilayahan, menetapkan target terukur, mengintegrasikan tata kelola Samsat, menyinergikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga melakukan pemantauan/monitoring dan pengamanan aset daerah.  

Guna mendukung berbagai upaya tersebut, Gubernur meminta OPD untuk meningkatkan kualitas layanan retribusi. Selain itu, dilakukan pula penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui penerapan prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja.

Tak hanya itu, penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan, Rakor Penyusunan Rencana Anggaran menjadi forum sinkronisasi antara Pemprov Jateng dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan tahun 2027 secara lebih akurat, agar target yang ditetapkan dapat tercapai dan tidak menimbulkan beban pada APBD tahun berikutnya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyampaikan, pada prinsipnya ia mendukung postur pendapatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Harapannya, pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan daerah.