Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
KARANGANYAR — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persediaan gas elpiji di wilayahnya dalam kondisi aman. Per 7 April 2026, persediaan elpiji di provinsi ini masih sebanyak 14.752 metrik ton atau 6 kali lipat dari kebutuhan normal.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Gasindo di Kabupaten Karanganyar pada Rabu, 8 April 2026.
"Sudah kita lakukan pengecekan. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup," ucapnya.
Adapun dari jumlah tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada alasan terkait kelangkaan atau kesulitan elpiji. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak panik, apalagi melakukan tindakan ilegal, seperti menimbun elpiji dan sebagainya.
"Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup, 6 kali lipat dari normal," ujarnya.
Pemantauan terkait distribusi elpiji, terutama elpiji 3 kg, terus dilakukan oleh dinas terkait bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Hal itu dilakukan agar penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran untuk konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat kurang mampu, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT, petani penggarap, dan usaha mikro.
"Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban, termasuk tindakan ilegal, seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting," ucap Gubernur.
Saat ini, total pangkalan elpiji di Jateng tersebar di 54.235 lokasi atau 21% dari total nasional. Rata-rata pangkalan elpiji 3kg di Jateng ada 6 unit di setiap kelurahan/desa. Oleh karena itu, pengawasannya perlu melibatkan bupati/wali kota beserta jajaran di kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, seperti menimbun elpiji, menyuntik, dan sebagainya, tindakan tegas akan dilakukan. Pemerintah Provinsi Jateng telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatasi hal tersebut.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan dari Gubernur Jateng dan kepolisian untuk memastikan distribusi elpiji dan BBM berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai peruntukkannya.
"Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia," katanya.
Apabila masyarakat menemukan praktik ilegal di wilayahnya, ia meminta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan ke pihak berwajib agar dapat segera diproses dan ditindak secara tegas.
KARANGANYAR — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persediaan gas elpiji di wilayahnya dalam kondisi aman. Per 7 April 2026, persediaan elpiji di provinsi ini masih sebanyak 14.752 metrik ton atau 6 kali lipat dari kebutuhan normal.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Gasindo di Kabupaten Karanganyar pada Rabu, 8 April 2026.
"Sudah kita lakukan pengecekan. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup," ucapnya.
Adapun dari jumlah tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada alasan terkait kelangkaan atau kesulitan elpiji. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak panik, apalagi melakukan tindakan ilegal, seperti menimbun elpiji dan sebagainya.
"Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup, 6 kali lipat dari normal," ujarnya.
Pemantauan terkait distribusi elpiji, terutama elpiji 3 kg, terus dilakukan oleh dinas terkait bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Hal itu dilakukan agar penyaluran elpiji subsidi tepat sasaran untuk konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat kurang mampu, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT, petani penggarap, dan usaha mikro.
"Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban, termasuk tindakan ilegal, seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting," ucap Gubernur.
Saat ini, total pangkalan elpiji di Jateng tersebar di 54.235 lokasi atau 21% dari total nasional. Rata-rata pangkalan elpiji 3kg di Jateng ada 6 unit di setiap kelurahan/desa. Oleh karena itu, pengawasannya perlu melibatkan bupati/wali kota beserta jajaran di kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, seperti menimbun elpiji, menyuntik, dan sebagainya, tindakan tegas akan dilakukan. Pemerintah Provinsi Jateng telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatasi hal tersebut.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan dari Gubernur Jateng dan kepolisian untuk memastikan distribusi elpiji dan BBM berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai peruntukkannya.
"Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia," katanya.
Apabila masyarakat menemukan praktik ilegal di wilayahnya, ia meminta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan ke pihak berwajib agar dapat segera diproses dan ditindak secara tegas.
Berita Terbaru