Follow Us :              

Pemprov Jateng Percepat Penanganan Backlog, 281 Ribu Rumah Terealisasi Awal 2026

  06 May 2026  |   00:00:00  |   dibaca : 105 
Kategori :
Bagikan :


Pemprov Jateng Percepat Penanganan Backlog, 281 Ribu Rumah Terealisasi Awal 2026

06 May 2026 | 00:00:00 | dibaca : 105
Kategori :
Bagikan :

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Bintoro (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan akselerasi penanganan backlog atau kebutuhan perumahan. Sejak tahun 2025 hingga awal triwulan I 2026, telah dibangun sebanyak 281.312 rumah bagi warga miskin di Jateng. 

Pada tahun 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta sumber lainnya.

Memasuki triwulan I 2026, pembangunan rumah kembali bertambah sebanyak 6.798 unit, sehingga totalnya mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jateng.

“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 (kebutuhannya) turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ucapnya pada Rabu, 6 Mei 2026. 

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari berbagai pihak, seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” ucap Ka Disperakim Jateng.

Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk dicek status lahan dan kondisi fisik bangunannya.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat. 

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi, agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ucapnya.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. 

“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur. 

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Subali, yang kini dapat menempati rumah yang layak karena sebelumnya ia tinggal menumpang.

“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.

Sebagai seorang penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak menentu. Namun kini, ia bersama istri dan anaknya bisa menikmati hunian yang lebih nyaman dan layak.

“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.

Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, juga merasakan manfaat program renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.

“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ujarnya.

Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, Sumar mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Penghasilannya yang tidak menentu membuat rencana renovasi kerap tertunda.

“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah, tetapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut membuatnya lebih tenang dan termotivasi dalam bekerja. Saat ini, ia dan istrinya dapat menempati rumah yang lebih layak dan kokoh.

“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.

Bagi Subali, Sumar, dan ratusan ribu warga penerima manfaat program RTLH Jateng, rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehadiran negara bagi masyarakat kecil.


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan akselerasi penanganan backlog atau kebutuhan perumahan. Sejak tahun 2025 hingga awal triwulan I 2026, telah dibangun sebanyak 281.312 rumah bagi warga miskin di Jateng. 

Pada tahun 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta sumber lainnya.

Memasuki triwulan I 2026, pembangunan rumah kembali bertambah sebanyak 6.798 unit, sehingga totalnya mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jateng.

“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 (kebutuhannya) turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ucapnya pada Rabu, 6 Mei 2026. 

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari berbagai pihak, seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” ucap Ka Disperakim Jateng.

Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk dicek status lahan dan kondisi fisik bangunannya.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat. 

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi, agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ucapnya.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. 

“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur. 

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Subali, yang kini dapat menempati rumah yang layak karena sebelumnya ia tinggal menumpang.

“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.

Sebagai seorang penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak menentu. Namun kini, ia bersama istri dan anaknya bisa menikmati hunian yang lebih nyaman dan layak.

“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.

Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, juga merasakan manfaat program renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.

“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ujarnya.

Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, Sumar mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Penghasilannya yang tidak menentu membuat rencana renovasi kerap tertunda.

“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah, tetapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut membuatnya lebih tenang dan termotivasi dalam bekerja. Saat ini, ia dan istrinya dapat menempati rumah yang lebih layak dan kokoh.

“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.

Bagi Subali, Sumar, dan ratusan ribu warga penerima manfaat program RTLH Jateng, rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehadiran negara bagi masyarakat kecil.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu