SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT) ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan, di Kantor Gubernur Jateng pada Jumat, 8 Mei 2026.

“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi (solar industri),” ucap Gubernur di sela audiensi. 

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi (solar industri) dari sekitar Rp13 ribu–Rp15 ribu/liter menjadi Rp25 ribu–Rp30 ribu/liter sangat memberatkan nelayan.

“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Jateng akan menampung seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait.

“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kemudian ke Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), kalau perlu ke Kementerian Keuangan, agar yang (menggunakan solar) nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi, supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi, karena hal ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” katanya.

Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi nelayan agar mereka mendapatkan perhatian dan intervensi langsung dari pemerintah pusat.

Rencananya, Gubernur juga akan bertemu dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana, Pati untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi Gubernur yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat. Pasalnya, kenaikan harga solar nonsubsidi menyebabkan banyak kapal di atas 30 GT yang ada di Juwana Pati tidak bisa melaut.

“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini, banyak kapal sudah diikat, karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga solar industri,” katanya.

Ia berharap, usulan harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.

“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya, persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas, sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kapal perikanan aktif di Jateng dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu menggunakan solar industri.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak menggunakan solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri/nonsubsidi.