BREBES — Pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah pada tahun 2026 mencapai 50 ribu unit. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 25 ribu unit. 

Peningkatan itu berkat usulan dari Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BNI, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes pada Sabtu, 9 Mei 2026. 

“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” ucap Menteri PKP.

Ia menilai, jika kuota rumah subsidi di Jateng mencapai 50 ribu unit dan program bedah rumah mencapai 30 ribu unit, maka dampaknya akan terasa langsung terhadap ekonomi daerah.

Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan, Jateng memiliki penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah menjadi salah satu bank pembangunan daerah dengan serapan pembiayaan perumahan terbesar.

Menurutnya, perputaran uang dari sektor perumahan di Jateng akan sangat besar jika program rumah subsidi, bedah rumah, dan pembiayaan perumahan diperkuat secara bersamaan.

Sementara itu, Gubernur Jateng mengatakan, pemenuhan kebutuhan rumah merupakan bagian dari layanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan pembiayaan perumahan harus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa.

“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi.,” ucapnya. 

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jateng telah menyelenggarakan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam skala besar di 35 kabupaten/kota. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hunian masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin berhasil dibangun. 

Pada tahun 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, dan sumber lainnya. Memasuki triwulan I 2026, pembangunan rumah kembali bertambah sebanyak 6.798 unit, sehingga total akhirnya sebanyak 281.312 unit.  

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat penyelesaian dokumen dan regulasi tata ruang, agar investasi perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi. Dengan demikian, pengembang memiliki kepastian sejak awal sebelum membangun kawasan perumahan.

Pada kegiatan yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan penyaluran KPP hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun. Angka itu setara 73,9% dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp2,3 triliun. Khusus di Brebes, BNI mencatat peminatan KPP sebesar Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur.