BREBES — Pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan 30 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. 

“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit (RTLH yang diperbaiki), tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam acara peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu, 9 Mei 2026. 

Menteri PKP menyampaikan, kenaikan target BSPS di Jateng menjadi bagian dari percepatan program Tiga Juta Rumah yang diarahkan Presiden Prabowo. Pada tahun 2026, pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten/kota yang belum mendapatkan program, tahun ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia memperoleh alokasi.

“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah mendapatkan program ini,” ujarnya.

Selain BSPS, ia juga menyinggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah untuk memperbaiki rumah atau pun mendukung usahanya.

Ia juga meminta agar pelaksanaan program bedah rumah turut menggerakkan ekonomi lokal. Contohnya saat membutuhkan material bangunan untuk perbaikan, barang-barang yang diperlukan dapat dibeli dari pelaku usaha di daerah.

“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan RTLH di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih, ada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini akan sangat membantu Jawa Tengah dalam menuntaskan kemiskinan,” ucapnya.

Ia mengatakan, penanganan RTLH perlu terus diperkuat karena masih banyak warga, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4, yang membutuhkan hunian layak. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya penanganan RTLH bisa semakin cepat dilakukan.

Selain program BSPS, penanganan RTLH di Jateng juga didukung oleh APBD Provinsi dengan target 5.000 unit pada 2026. Khusus untuk Kabupaten Brebes, target dari APBD Provinsi sebanyak 249 unit.

Dukungan lain berasal dari CSR perusahaan dan Baznas. Pada tahun ini, target penanganannya sebanyak 1.550 unit. Dengan rincian, sebanyak 750 unit dari Baznas, 500 unit dari Djarum, dan 300 unit Bank Jateng. 

Dengan demikian, total target penanganan RTLH di Jateng pada 2026 dari tiga sumber utama mencapai 36.550 unit. Rinciannya, sebanyak 30.000 unit dari APBN melalui BSPS, 5.000 unit dari APBD Provinsi, serta 1.550 unit dari CSR dan Baznas.

Sementara untuk Kabupaten Brebes, total target penanganan RTLH 2026 mencapai 514 unit. Dengan rincian, sebanyak 215 unit dari APBN/BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit dari CSR/Baznas.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyatakan dukungan terhadap program BSPS sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak masyarakat.

Ia mengatakan, kehadirannya dalam peluncuran BSPS sekaligus untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Danang mengungkapkan, kebutuhan perbaikan rumah masih cukup besar, sehingga program tersebut perlu terus diperkuat.

“Ke depan, untuk 2027 dan selanjutnya, program bedah rumah ini bisa ditingkatkan lagi, sehingga semuanya bisa terjangkau. Program ini juga bisa mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan program BSPS, Nunung, mengaku senang lantaran rumahnya dapat segera diperbaiki berkat bantuan tersebut.

“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi, tetapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” ucap ibu dua anak itu.

Adapun kriteria penerima program BSPS, antara lain warga berpenghasilan rendah, memiliki RTLH, belum pernah menerima bantuan sejenis, serta memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas.