SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan bahwa pembenahan sistem logistik melalui laut menjadi kebutuhan mendesak, untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri di wilayahnya. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 11 Mei 2026. Rapat tersebut membahas penguatan sistem logistik berbasis laut di Jateng, khususnya terkait pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan dry port atau pelabuhan darat di Batang. Ketiganya dinilai menjadi simpul penting untuk menekan biaya logistik sekaligus menjaga daya saing investasi.

Gubernur mengungkapkan, pihaknya sudah mendorong pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembenahan infrastruktur logistik berbasis laut tersebut. Sebab, sekitar 70% arus kontainer ke Jateng masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta, sementara yang melalui Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30%. Kondisi itu membuat ongkos logistik industri menjadi lebih mahal.

“Ini yang ingin kita ubah, karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, maka harus kita perbaiki pelabuhannya,” ujarnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Todotua Pasaribu, mengatakan, pembenahan pelabuhan di Jateng menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, biaya logistik jelas berpengaruh terhadap biaya produksi pelaku usaha.

“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support (dukung) untuk wilayah Jawa Tengah adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas,” ujarnya.

Menurutnya, biaya logistik menjadi komponen penting dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.

Selain Pelabuhan Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port atau pelabuhan darat di Batang. Kedua kawasan tersebut dinilai penting karena okupansi industrinya juga terus meningkat.

Ia menegaskan, penguatan pelabuhan dan sistem logistik menjadi syarat penting agar investasi Jawa Tengah tidak melemah.

Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut ini diikuti jajaran pejabat eselon II dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, turut hadir kepala daerah maupun yang mewakili dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan Batang. Kemudian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran lembaga dan instansi terkait.