SEMARANG — Investor asal India, J.K. Enterprises, menjajaki perluasan investasi di Jawa Tengah dengan membidik sektor produk pertanian dan energi surya.

Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Chairman J.K. Enterprises, Anant Singhania, di Kota Semarang pada Kamis, 25 Juni 2026.

Anant mengatakan, J.K. Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang cutting tools, hand tools, files, dan drills (alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor) itu kini melihat peluang untuk memperluas lini produksi di Jawa Tengah.

“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian, karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain, seperti solar pumps dan solar products (pompa tenaga surya dan produk energi surya),” ucapnya.

Saat ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan, Anant belum menyebutkan angka pasti. Ia mengatakan, besaran investasi akan bergantung pada respons pasar dan perkembangan bisnis ke depan.

Anant mengaku optimistis rencana pengembangan investasi tersebut dapat berjalan. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.

“Mereka sangat proaktif memberikan arahan dan pendampingan. Kami benar-benar merasakan dukungan dari Gubernur,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., memastikan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan, pihaknya akan mendampingi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi perusahaan, termasuk persoalan pada sistem OSS dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

“Ketika ada KBLI 2025 yang hilang saat sistem kementerian di-rollback (dikembalikan ke sistem sebelumnya), pelaku usaha bisa datang ke kami untuk kami lakukan pendampingan. Kami juga akan kontak ke kementerian,” ucapnya.