SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional serta memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya.

Langkah itu dilakukan seiring dengan upaya Pemprov Jateng menjadikan provinsi ini sebagai pusat industri padat karya baru, yang siap menampung relokasi industri dari berbagai daerah.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menerima Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada Rabu, 1 Juli 2026.

Ia mengatakan, saat ini Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi tujuan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Gubernur sedang menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya yang mampu bersaing dengan Vietnam.

“Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ucapnya.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dikawal bersama, termasuk melalui jejaring diplomasi parlemen yang dimiliki BKSAP DPR RI.

Selain investasi, Gubernur menilai persoalan logistik menjadi tantangan berikutnya. Ia menyebut, kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai sekitar 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta di antaranya berasal dari Jawa Tengah.

Namun, baru sekitar 30% arus kontainer Jateng yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70% lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Oleh karena itu, ia mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang segera dilakukan. 

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port (pelabuhan bongkar muat) di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Gubernur menilai, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi merupakan hal yang penting agar daya saing investasi Jateng bisa semakin meningkat.

Ia menambahkan, pada triwulan I 2026 realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara pada 2025, angka investasi mencapai Rp110 triliun, dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

“Di saat keterbatasan fiskal dan situasi geopolitik, seperti sekarang, kita harus mampu menjual potensi Jawa Tengah untuk menarik investasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada tahun 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor.

“Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia, nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.