SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah stakeholder terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, hingga 24 Juli 2026, sebanyak 6,8 juta liter air bersih telah tersalurkan ke daerah-daerah terdampak kekeringan di Jawa Tengah.

Tercatat, distribusi air bersih yang bersumber APBD Provinsi Jateng dan Kabupaten/kota sebanyak 4.853.800 liter, sedangkan dari CSR, PMI, TNI-Polri, dan instansi lainnya sekitar 1.951.500 liter. Total penerima manfaat distribusi air bersih sekitar 61.139 KK dengan jumlah 184.643 jiwa. Adapun tiga daerah dengan distribusi air bersih terbanyak adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, wilayah terdampak kemarau sampai 24 Juli 2026 sebanyak 25 kabupaten/kota, dengan 83 kecamatan dan 148 desa. Bahkan, sebanyak 11 kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan tahun 2026.

Ia menyatakan, ketersediaan air bersih saat ini masih cukup dan siap didistribusikan ke daerah terdampak. Apalagi, masih ada TNI, Polri, PMI, dan pihak-pihak lain yang sudah menyatakan akan membantu memberikan bantuan.

"Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD Kabupaten/Kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni, karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia," ucapnya saat melaporkan kondisi terkini terkait kekeringan dan distribusi air bersih kepada Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., pada Senin, 27 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan bahwa memasuki musim kemarau, terhitung tanggal 5 Juni-19 Juli 2026, tercatat ada 275 kejadian kebakaran. Rinciannya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 56 kejadian, serta kebakaran gedung dan rumah 219 kejadian.

"Karhutla ini paling banyak terdampak itu lahan, utamanya lahan tebu. Jumlah kerugian karhutla Rp607 juta, kerugian kebakaran gedung dan rumah sampai Rp27 miliar. Karhutla ini yang perlu diantisipasi oleh daerah," katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., sejak jauh-jauh hari sudah memberikan perhatian khusus terkait antisipasi kekeringan dan dampak kemarau. Seluruh kepala daerah sudah diminta untuk melakukan mitigasi, memetakan daerah rawan, serta menyiapkan langkah antisipasi.

"Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya," katanya dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dengan seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD di kantornya.

Mitigasi yang dilakukan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan air untuk lahan pertanian. Mengingat target produktivitas padi di Jateng tahun 2026 meningkat dari tahun sebelumnya.

"Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim," ucap Gubernur.