SEMARANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal menyusul adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten tersebut.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bergerak cepat menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

"Insyaallah sudah ditandatangani, karena tidak boleh ada kekosongan," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang pada Kamis, 30 Juli 2026. 

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu oleh persoalan hukum yang sedang terjadi.

"Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sekda menyampaikan, Gubernur Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen (penilaian) terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Bahkan, ia dijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan itu, Sekda kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

"Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tetapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus," tegasnya.

Ia mengatakan, Pemprov Jateng bersama Gubernur selama ini terus menggandeng KPK untuk melakukan supervisi sekaligus mengingatkan pemerintah kabupaten/kota mengenai titik-titik rawan tindak pidana korupsi.

"Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan," ujarnya.