SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII membawa pulang terobosan kreatif yang mampu mengubah birokrasi di instansi dan daerahnya masing-masing.

Menurutnya, pelatihan kepemimpinan tidak boleh sekadar menghasilkan sertifikat atau menjadi syarat menduduki jabatan. Peserta harus mampu menerapkan gagasan perubahan yang memberikan dampak nyata.

“Harapannya setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa mengubah birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” ucap Gubernur usai membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 3 Agustus 2026.

Berdasarkan laporan BPSDMD Provinsi Jateng, pelatihan tersebut diikuti 51 peserta. Rinciannya, sebanyak 11 peserta dari kementerian dan lembaga, yakni 4 orang dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 5 orang dari Kementerian Hukum dan HAM, 1 orang dari Kementerian Transmigrasi, dan 1 orang dari Badan Intelijen Negara (BIN). 

Kemudian, 2 peserta dari Pemprov Jateng, 1 orang Pemprov Riau, 17 orang dari Kota Ambon, 2 orang dari Kota Manado, 2 orang Kabupaten Tambrauw, 1 orang Kabupaten Puncak Jaya, 1 orang Kabupaten Pegunungan Bintang, 4 orang Kabupaten Kebumen, 2 orang Kabupaten Rembang, 1 orang Kabupaten Wonosobo, serta 7 orang Kabupaten Jepara.

Gubernur mengatakan, keberagaman peserta dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah maupun instansi. Materi dari para narasumber juga diharapkan menjadi bekal untuk menjawab persoalan di wilayah masing-masing.

Ia menilai, memimpin adalah sebuah seni. Seorang pemimpin diuji ketika menghadapi persoalan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja (itu) jadi yang paling efektif,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, Gubernur menyampaikan bahwa pemimpin dituntut mampu melahirkan terobosan kreatif. Persoalan pemerintahan juga tidak dapat diselesaikan secara individual maupun parsial.

Pimpinan instansi harus bisa membangun tim yang kuat (superteam), bukan menjadi superman yang merasa dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Maka dari itu, Kolaborasi harus dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Gubernur mencontohkan, upaya mempertahankan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. Pada tahun 2025, produksi gabah di provinsi ini mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6% terhadap kebutuhan pangan nasional.

Menurutnya, capaian tersebut hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama dari seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah terkait. Pola serupa juga diperlukan dalam pengembangan pariwisata, ekonomi hijau, dan penyelesaian persoalan pembangunan lainnya.

Gubernur berharap proses pembelajaran tersebut menghasilkan transformasi kepemimpinan yang terlihat saat para peserta kembali ke tempat tugas.

“Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menyebut tiga kemampuan utama yang perlu dibangun oleh para peserta, yakni kepemimpinan adaptif, orientasi pada dampak, serta kemampuan berkolaborasi. Pemimpin tidak cukup hanya mempunyai gagasan, tetapi juga harus mampu mengeksekusinya hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” ucapnya.

Pembukaan pelatihan turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kalake, dan Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Afrijal Dahrin DJ. Hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.