SEMARANG – Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu modal penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.

Infrastruktur jalan, misalnya, tidak sekadar menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, ratusan kilometer jalan diperbaiki, jembatan direhabilitasi, serta embung dan jaringan irigasi dibangun di berbagai daerah.

Upaya tersebut diarahkan untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.

Menyongsong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, berbagai pembangunan infrastruktur itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari peningkatan kemantapan jalan dan jembatan, hingga pembangunan embung serta saluran irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian.

Capaian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir 2025, sepanjang 2.293,96 kilometer jalan provinsi berstatus mantap, atau mencapai 94,01% dari total panjang jalan provinsi, yaitu 2.440,12 kilometer. Sementara itu, panjang jembatan dalam kondisi mantap mencapai 22.733,45 meter atau 85,43 persen.

Dua contoh paket preservasi atau pemeliharaan jalan pada semester II 2025 adalah Ruas Jalan Parakan (Temanggung)-Patean (Kendal) dan Ruas Jalan Wonosobo-Dieng (Banjarnegara). Kedua ruas tersebut dikerjakan pada periode Juli-Desember 2025 dan diresmikan pada 2026.

Selain memperkuat konektivitas antardaerah, kedua ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pariwisata.

Manfaat pembangunan jalan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi, mengapresiasi perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah.

“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun, agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ucapnya.

Hingga triwulan II 2026, kemantapan jalan provinsi tercatat sebesar 87,79 persen. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi curah hujan tinggi sepanjang triwulan I 2026 yang mengikis lapisan aspal di sejumlah ruas jalan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan kembali mencapai 94 persen pada akhir 2026. Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan percepatan rehabilitasi jalan provinsi, termasuk melalui tambahan anggaran untuk menangani jalan rusak dan berlubang di berbagai daerah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., penanganan diprioritaskan pada ruas-ruas yang menjadi urat nadi masyarakat serta memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Peningkatan dan rehabilitasi jalan yang dilakukan pada 2026 antara lain meliputi Ruas Jalan Singget-Doplang-Cepu di Kabupaten Blora, Jepara-Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa-Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan Magelang dan Purworejo.

Tambahan anggaran juga diarahkan untuk penanganan sejumlah ruas jalan di Brebes, Pemalang, dan Batang. Di wilayah perbatasan, penanganan dilakukan antara lain pada Ruas Randublatung-Cepu di Blora serta sejumlah ruas di Wonogiri, seperti Ngadirojo-Biting dan Ngadirojo-Giriwoyo yang berbatasan dengan Jawa Timur.

Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pembangunan jalan di wilayah tersebut.

“Terima kasih pada Pak Gubernur (yang telah) mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ucapnya.

Penanganan infrastruktur juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat terus diperkuat, termasuk melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Pada 2025, IJD telah menuntaskan 30 paket pekerjaan penanganan jalan dengan total panjang 132,62 kilometer. Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota.

Bahkan pada 2026, Gubernur bersama para bupati dan wali kota telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta jembatan sepanjang 249,70 meter. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengembangkan sektor pariwisata di Jawa Tengah.

Menurut Gubernur, infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa antardaerah. Pembangunan jalan juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan masyarakat.

“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” katanya.

Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada jalan dan jembatan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung sektor pertanian, terutama embung dan sistem pengairan lahan pertanian.

Sepanjang 2025, terdapat delapan pembangunan embung baru dan dua revitalisasi embung. Sementara hingga awal 2026, Gubernur telah meresmikan 12 embung yang tersebar di berbagai daerah.

Salah satunya adalah Embung Karangjati di Kabupaten Blora. Pembangunan embung tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh petani dan mendukung pengairan lahan pertanian seluas sekitar 40 hektare.

Sebelum embung dibangun, petani hanya dapat mengandalkan air hujan sehingga umumnya hanya bisa melakukan satu kali masa tanam padi dalam setahun. Setelah embung tersedia, masa tanam dapat dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun.

“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” ucap perwakilan Kelompok Tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, Karyono, saat peresmian embung pada 2 Maret 2026 lalu.

Gubernur mengatakan, pembangunan embung merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan air baku sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.

Ia berharap embung yang telah dibangun dan diresmikan dapat dikelola serta dirawat bersama oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu, kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” ucapnya saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Pembangunan jalan, jembatan, embung, dan jaringan irigasi tersebut menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah memperkuat fondasi pembangunan. Infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pelosok daerah.