SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mencari terobosan agar pembiayaan hijau lebih mudah diakses industri kecil dan menengah (IKM) di wilayahnya. 

Sebab, investasi awal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dinilai masih cukup mahal, sedangkan kemampuan agunan atau jaminan kredit IKM relatif terbatas.

“Industri kecil (atau) IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah (lingkungan) membutuhkan biaya yang besar,” ucapnya saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Senin, 28 September 2026. 

Wagub menyebut, penggunaan teknologi hijau memang dapat membuat biaya operasional lebih efisien dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut membutuhkan waktu, sedangkan modal besar harus disiapkan sejak awal.

Oleh karena itu, ia meminta hasil FGD tersebut tidak hanya ditampung dalam forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan terobosan pembiayaan yang sesuai dengan karakter IKM.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” katanya.

Wagub menilai, pembahasan ini menjadi hal yang penting, karena sektor industri menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Jateng. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jateng tumbuh 5,71% secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (5,29%). Secara kumulatif, ekonomi Jateng pada semester I 2026 tumbuh sebesar 5,80%.

Sektor industri menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Jateng dengan kontribusi 33,18%. Berikutnya, sektor perdagangan 13,78% dan pertanian 12,56%.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” ucap Wagub.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan bahwa pembiayaan hijau diperlukan sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko krisis lingkungan, sekaligus mendukung arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.

Ia mengatakan, perbankan di Jawa Tengah mendukung penuh pembiayaan hijau melalui penyaluran kredit kepada sektor yang berpotensi mendukung pembiayaan hijau. Walaupun sejauh ini, jumlah yang mengajukan kredit di sektor tersebut relatif kecil. 

Taufik menyampaikan, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan kolaborasi dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, dan pelaku industri.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” ucapnya.