SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan pelaksanaan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). 

Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di ruang kerjanya pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Dalam rapat itu, Gubernur meminta pelaksanaan gentengisasi disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah. 

Program gentengisasi tidak hanya diarahkan untuk mendukung program perumahan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas serta daya saing industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal di Jawa Tengah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, mengatakan bahwa meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect, mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Peluang pasar genteng lokal terbilang besar. Pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 unit dari 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap. Adapun untuk program Bedah Rumah 2026, kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di 8 kabupaten, yaitu Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Selain kesiapan produksi, Pemprov Jateng mendorong standardisasi produk melalui pengujian mutu, pendampingan SNI, serta peningkatan kapasitas produksi.

Adapun untuk 21 industri kecil dan menengah (IKM) tersebut, kebutuhan pengujian mutu mencapai Rp20,58 juta, sementara sertifikasi SNI membutuhkan biaya Rp220,5 juta, sehingga total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp241,08 juta. Terkait pembiayaan, Bank Jateng telah menyatakan dukungan terhadap hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyatakan, program gentengisasi juga akan disinergikan dengan program Tiga Juta Rumah dari pemerintah pusat.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, genteng akan digunakan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Pemprov Jateng ke depannya juga berupaya memperluas pemanfaatan produk lokal melalui proyek perumahan yang dikerjakan pengembang.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ucap Ka Disperakim Jateng.

Rencananya, program Gentengisasi Jawa Tengah akan diluncurkan pada akhir November 2026. Kebutuhan awal program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta keping genteng.