Foto : (Humas Jateng)
Foto : (Humas Jateng)
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SH MIP terus mendorong revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), mengingat saat ini banyak KUD di wilayah Jawa Tengah yang mati suri atau tidak berkembang seperti yang diharapkan yakni membantu memenuhi kebutuhan petani seperti bibit, pupuk, alsintan, hingga pasca panen.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menjadi nara sumber dalam program Mas Ganjar Menyapa (MGM) yang disiarkan oleh Radio Sindo Trijaya FM secara langsung dari Puri Gedeh, Selasa (3/7/2018). Menurutnya dari 573 KUD yang ada di Jawa Tengah hanya sekitar seratusan yang masih hidup.
“Dulu tahun 1980an KUD dibuat itu untuk memenuhi kebutuhan petani akan bibit, pupuk, alsintan, pasca panen dan macam-macam. Dan itu dibangun gedung KUD banyak sekali dan sekarang dari 573 KUD masih ada sekitar seratusan yang tersisa,” katanya.
Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Ganjar pun meminta untuk terus mencari KUD yang masih aktif untuk dilakukan pembinaan agar Koperasi tersebut bisa lebih berkembang dan membantu petani sebagai anggotanya. Dirinya menilai keberadaan KUD sangat diperlukan dalam memajukan pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan, sistem KUD ini sempat ditiru oleh salah satu LSM di Korea Selatan di dalam mengelola pertanian.
Dirinya bercerita pada saat 2005 lalu pernah mengunjungi Korea Selatan, di sana dirinya bertemu dengan Gerakan Saemaul Undong yang membantu menstimulus desa agar dapat segera melakukan pemulihan pasca perang. Dari stimulus itu kemudian Saemaul Undong masuk pada politik pangan dan pengelolaan pertanian menggunakan sistem koperasi yang ada di Indonesia.
“Yang sukses dikasih lagi, yang tidak sukses dibiarkan. Lalu dia mulai masuk pada politik pangan dan pertaniannya digerakkan, yang saya terkejut pengelolaan pertaniannya menggunakan koperasi kami mencontoh KUD-nya Indonesia. Lha yang dicontoh itu kok malah sudah ‘Innalillahi’ (tidak ada),” terangnya.
Untuk itu, dirinya ingin KUD bisa muncul kembali dan membantu petani dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi seperti perannya dulu. Sehingga selain petani bisa mencukupi kebutuhan pupuknya sendiri, mereka juga bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari penjualan pupuk, dan usaha-usaha lain yang dijalankan KUD.
“Saya bayangkan kalau distributor pupuk dipegang kembali oleh KUD dengan pembinaan dan pengawasan, dugaan saya ini (keuntungan) akan bisa masuk ke anggotanya, yaitu petani itu sendiri,” ujarnya.
Dirinya pun mendorong kepada KUD untuk mengajukan diri sebagai distributor pupuk bersubsidi dengan cara melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar nantinya pemerintah bisa membantu penyaluran pupuk di tingkat pabrik pupuknya. Namun Mantan Anggota DPR RI ini berpesan agar pupuk bersubsidi yang sudah diterima tidak diselewengkan jika tidak mau berurusan dengan hukum.
Selain mendorong revitalisasi KUD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga berupaya untuk melakukan pendidikan perkoperasian terhadap pengurus dan anggota. Selama ini banyak koperasi yang tidak melakukan pendidikan perkoperasian, padahal salah satu dari tujuh prinsip koperasi mencantumkan pendidikan perkoperasian tersebut.
“Pada RPJMD lima tahun kedepan kita pertama akan melakukan pendidikan perkoperasian, rebranding kembali tentang koperasi terutama disektor riil seperti KUD akan kita dorong dan latih kembali. Kedua, Pengetatan pengawasan Koperasi jasa keuangan simpan pinjam agar jangan sampai mereka melayani non anggota dan terakhir digitalisasi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Emma Rahmawati yang juga menjadi salah satu narasumber di acara tersebut.
(Kukuh/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Keluarga Kunci Keberhasilan Pendidikan
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo SH MIP terus mendorong revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), mengingat saat ini banyak KUD di wilayah Jawa Tengah yang mati suri atau tidak berkembang seperti yang diharapkan yakni membantu memenuhi kebutuhan petani seperti bibit, pupuk, alsintan, hingga pasca panen.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menjadi nara sumber dalam program Mas Ganjar Menyapa (MGM) yang disiarkan oleh Radio Sindo Trijaya FM secara langsung dari Puri Gedeh, Selasa (3/7/2018). Menurutnya dari 573 KUD yang ada di Jawa Tengah hanya sekitar seratusan yang masih hidup.
“Dulu tahun 1980an KUD dibuat itu untuk memenuhi kebutuhan petani akan bibit, pupuk, alsintan, pasca panen dan macam-macam. Dan itu dibangun gedung KUD banyak sekali dan sekarang dari 573 KUD masih ada sekitar seratusan yang tersisa,” katanya.
Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Ganjar pun meminta untuk terus mencari KUD yang masih aktif untuk dilakukan pembinaan agar Koperasi tersebut bisa lebih berkembang dan membantu petani sebagai anggotanya. Dirinya menilai keberadaan KUD sangat diperlukan dalam memajukan pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan, sistem KUD ini sempat ditiru oleh salah satu LSM di Korea Selatan di dalam mengelola pertanian.
Dirinya bercerita pada saat 2005 lalu pernah mengunjungi Korea Selatan, di sana dirinya bertemu dengan Gerakan Saemaul Undong yang membantu menstimulus desa agar dapat segera melakukan pemulihan pasca perang. Dari stimulus itu kemudian Saemaul Undong masuk pada politik pangan dan pengelolaan pertanian menggunakan sistem koperasi yang ada di Indonesia.
“Yang sukses dikasih lagi, yang tidak sukses dibiarkan. Lalu dia mulai masuk pada politik pangan dan pertaniannya digerakkan, yang saya terkejut pengelolaan pertaniannya menggunakan koperasi kami mencontoh KUD-nya Indonesia. Lha yang dicontoh itu kok malah sudah ‘Innalillahi’ (tidak ada),” terangnya.
Untuk itu, dirinya ingin KUD bisa muncul kembali dan membantu petani dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi seperti perannya dulu. Sehingga selain petani bisa mencukupi kebutuhan pupuknya sendiri, mereka juga bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari penjualan pupuk, dan usaha-usaha lain yang dijalankan KUD.
“Saya bayangkan kalau distributor pupuk dipegang kembali oleh KUD dengan pembinaan dan pengawasan, dugaan saya ini (keuntungan) akan bisa masuk ke anggotanya, yaitu petani itu sendiri,” ujarnya.
Dirinya pun mendorong kepada KUD untuk mengajukan diri sebagai distributor pupuk bersubsidi dengan cara melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar nantinya pemerintah bisa membantu penyaluran pupuk di tingkat pabrik pupuknya. Namun Mantan Anggota DPR RI ini berpesan agar pupuk bersubsidi yang sudah diterima tidak diselewengkan jika tidak mau berurusan dengan hukum.
Selain mendorong revitalisasi KUD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga berupaya untuk melakukan pendidikan perkoperasian terhadap pengurus dan anggota. Selama ini banyak koperasi yang tidak melakukan pendidikan perkoperasian, padahal salah satu dari tujuh prinsip koperasi mencantumkan pendidikan perkoperasian tersebut.
“Pada RPJMD lima tahun kedepan kita pertama akan melakukan pendidikan perkoperasian, rebranding kembali tentang koperasi terutama disektor riil seperti KUD akan kita dorong dan latih kembali. Kedua, Pengetatan pengawasan Koperasi jasa keuangan simpan pinjam agar jangan sampai mereka melayani non anggota dan terakhir digitalisasi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Emma Rahmawati yang juga menjadi salah satu narasumber di acara tersebut.
(Kukuh/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Keluarga Kunci Keberhasilan Pendidikan
Berita Terbaru