GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kali ini penyerahan dilakukan pada 8.000 warga Kabupaten Grobogan di Stadion Krida Bhakti, Sabtu (15/9/2018) siang.

Presiden Jokowi mengatakan penyerahan sertifikat untuk memberikan warga bukti hak hukum atas tanah, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan penerbitan sertifikat lahan karena jumlah bidang di Indonesia yang belum bersertifikat mencapai sekitar 80 juta bidang lahan dari total 116 juta bidang lahan di tahun 2014.

Jokowi juga menyampaikan jika dulunya setahun hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat, maka rakyat di Indonesia harus menunggu 160 tahun lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah. Karenanya mulai tahun lalu, ia memerintahkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk bisa mengeluarkan 5 juta sertifikat. Target terus ditambah dari 5 juta sertifikat menjadi 7 juta sertifikat di tahun ini dan 9 juta sertifikat di tahun depan.

“Tahun kemarin targetnya meloncat dari 500 ribu ke 5 juta, jadi 10 kali lipat harus selesai dan itu selesai. Tahun ini 7 juta harus selesai di seluruh Indonesia dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat. Masa harus nunggu 160 tahun, yang bener aja,” katanya.

Seperti biasa setelah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dirinya berpesan untuk menjaga dan menyimpan dengan baik sertifikat yang telah didapat. Ia juga meminta untuk digunakan demi kepentingan kesejahteraan keluarga dan jangan dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif.

Jika sertifikat digunakan untuk agunan dalam mencari kredit usaha atau tambahan modal usaha, Jokowi meminta untuk diperhitungkan dan dikalkulasi secara cermat. Agar nantinya masyarakat tidak kesulitan membayar cicilan dari kredit usaha tersebut.

“Jangan sampai sudah pinjam uang di bank separuh uangnya untuk beli mobil dan tidak bisa bayar akhirnya sertifikatnya hilang,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  menyampaikan program percepatan sertifikat tanah untuk masyarakat ini menimbulkan dampak positif yang cukup luar biasa. Utamanya bagi perekonomian masyarakat. Hal ini karena sejak adanya program tersebut, kapitalisasi agunan sertifikat tanah di Jawa Tengah mencapai Rp58,2 triliun. Agunan digunakan warga untuk mengakses kredit usaha guna mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka.

“Jadi ternyata perintahnya Pak Presiden dilakukan oleh warga, selain disimpan di bawah bantal sekarang juga disimpan di bank,” katanya.

Ganjar juga mengatakan bahwa Kabupaten Grobogan ini merupakan daerah percontohan peran aktif masyarakat yang berpartisipasi dalam menentukan batas wilayah. Sehingga penerbitan sertifikat tanah bisa dilakukan percepatan.

Usai menerima sertifikat, banyak warga mengaku senang dengan adanya program ini. Mereka mengatakan pengurusan sertifikat sangat cepat antara 5-8 bulan, selain itu biaya yang dikeluarkan juga terbilang sangat murah, yaitu hanya membayar pra sertifikat berupa biaya untuk patok, materai, dan saksi.

Banyak masyarakat memilih menyimpan sertifikat untuk diwariskan atau untuk bekal hidup anak-cucu mereka. Seperti yang disampaikan Sunarti warga Desa Mangin, Kecamatan Karangrayung dan Fuadi warga Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug. Mereka belum ingin mengagunkan sertifikat yang didapat dan memilih untuk disimpan.

Namun tidak sedikit pula masyarakat yang memilih untuk menjaminkan sertifikat mendapatkan modal usaha, seperti yang dilakukan Purwanto warga Desa Bandungharjo Kecamatan Brati yang akan menggunakan sertifikatnya untuk modal usaha beternak ayam.

“Saya sangat terharu dengan Pak Jokowi karena sangat murah mengurusnya. Ini rencananya saya mau buat KUR guna modal beternak ayam,” jawabnya saat ditanya Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan penerbitan sertifikat tanah untuk Kabupaten Grobogan di tahun ini ditargetkan mencapai 65.000 sertifikat dan di tahun depan ditargetkan paling sedikit 100.000 sertifikat. Sedangkan untuk Jawa Tengah tahun ini ditarget 1,2 juta sertifikat tanah dan di tahun depan bertambah dua kali lipatnya.

“Harapannya seperti perintah Pak Presiden kita akan daftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia, paling lama sampai dengan tahun 2024. Jawa Tengah insya Allah akan bisa dicapai dalam waktu yang lebih cepat dari tahun tersebut,” pungkasnya.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Kunjungi Grobogan, Jokowi Cek Langsung Pelaksanaan Dana Desa