Foto : Handy (Humas Jateng)
Foto : Handy (Humas Jateng)
WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat meringis merasakan pijatannya Imam, tukang pijat tuna netra yang mengisi stand Kabupaten Temanggung dalam Festival HAM di Wonosobo yang digelar Selasa (13/11/2018) sampai Kamis (15/11/2018). Selain Imam, total ada 30 stand dari pemerintah daerah di Indonesia yang digandeng KomnasHAM dalam acara tersebut.
Kepada Ganjar, Imam mengaku telah satu tahun setengah menggeluti profesinya itu usai mendapat pelatihan dari Pemkab Temanggung. Dia bersama empat rekannya, sehari-hari menerima pijat panggilan. "Bayarannya sekali pijat selama satu setengah jam dibayar Rp30 ribu," kata Imam.
Awalnya Ganjar nampak sumringah wajahnya melihat ada pemijat tuna netra di festival itu, sepertinya dia masih merasa capek terlebih dia baru tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan kerja di Jepang selama lima hari. "Enak tenan pijitane," katanya.
Kalau kita baca sektoral pelaksanaan pemenuhan HAM di Jawa Tengah, kata Ganjar, selama dia menjabat beberapa sektor terus meningkatkan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sektor Ketenagakerjaan misalnya, Ganjar mengatakan upaya pemenuhan HAM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah memberi hak untuk bekerja.
"Kita latih, kita kasih akses permodalan, hingga pendampingan. Soal nelayan, contoh kasus, perempuan Demak ingin di KTP nya ada status sebagai nelayan. Dan akhirnya bisa mendapatkan," katanya.
Hal-hal tersebut, kata Ganjar bisa berjalan di Jawa Tengah karena ruang-ruang dialog yang bagus, juga karena informasi di Jawa Tengah sangat terbuka. Ganjar lantas memamerkan prestasinya yang berhasil mengantarkan Jateng sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia.
"Lima tahun saya memimpin masuk periode kedua ini setiap Musrenbang, selalu kita memberi kesempatan pertama untuk bertanya pada perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak. Ini cara kita memberi afirmasi kepada kelompok itu untuk menggunakan haknya terlebih dahulu," katanya.
Sementara itu Ketua Komnasham Ahmad Taufan Damanik mengatakan festival HAM ini mengusung tema Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas, Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan. Dia berharap pemenuhan dan perlindungan HAM akan menembus di seluruh sektor pemerintahan bahkan sampai di tingkat desa.
"Makanya kami memilih pendekatan HAM lewat seni budaya, kita ingin menggambarkan HAM itu dimensi kehidupan sehari-hari, jadi bukan sesuatu yang dipikirkan secara kompleks," katanya.
Pada tahun ini pihaknya telah menerima sekitar 8000 pelaporan kasus HAM. Pelaporan itu tertuju beragam instansi dari kepolisian, pemerintah daerah hingga korporasi. Khusus untuk korporasi, kata Taufan, laporan didominasi persoalan sengketa lahan.
"Sebanyak 1500 laporan soal agraria. Saat ini ada 30 kabupaten kota yang bekerjasama dengan KomnasHAM, ini yang terus kita dorong harapannya semua daerah ada jalinan," katanya.
(Ibra/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Wonosobo Bakal Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2018
WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat meringis merasakan pijatannya Imam, tukang pijat tuna netra yang mengisi stand Kabupaten Temanggung dalam Festival HAM di Wonosobo yang digelar Selasa (13/11/2018) sampai Kamis (15/11/2018). Selain Imam, total ada 30 stand dari pemerintah daerah di Indonesia yang digandeng KomnasHAM dalam acara tersebut.
Kepada Ganjar, Imam mengaku telah satu tahun setengah menggeluti profesinya itu usai mendapat pelatihan dari Pemkab Temanggung. Dia bersama empat rekannya, sehari-hari menerima pijat panggilan. "Bayarannya sekali pijat selama satu setengah jam dibayar Rp30 ribu," kata Imam.
Awalnya Ganjar nampak sumringah wajahnya melihat ada pemijat tuna netra di festival itu, sepertinya dia masih merasa capek terlebih dia baru tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan kerja di Jepang selama lima hari. "Enak tenan pijitane," katanya.
Kalau kita baca sektoral pelaksanaan pemenuhan HAM di Jawa Tengah, kata Ganjar, selama dia menjabat beberapa sektor terus meningkatkan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sektor Ketenagakerjaan misalnya, Ganjar mengatakan upaya pemenuhan HAM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah memberi hak untuk bekerja.
"Kita latih, kita kasih akses permodalan, hingga pendampingan. Soal nelayan, contoh kasus, perempuan Demak ingin di KTP nya ada status sebagai nelayan. Dan akhirnya bisa mendapatkan," katanya.
Hal-hal tersebut, kata Ganjar bisa berjalan di Jawa Tengah karena ruang-ruang dialog yang bagus, juga karena informasi di Jawa Tengah sangat terbuka. Ganjar lantas memamerkan prestasinya yang berhasil mengantarkan Jateng sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia.
"Lima tahun saya memimpin masuk periode kedua ini setiap Musrenbang, selalu kita memberi kesempatan pertama untuk bertanya pada perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak. Ini cara kita memberi afirmasi kepada kelompok itu untuk menggunakan haknya terlebih dahulu," katanya.
Sementara itu Ketua Komnasham Ahmad Taufan Damanik mengatakan festival HAM ini mengusung tema Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas, Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan. Dia berharap pemenuhan dan perlindungan HAM akan menembus di seluruh sektor pemerintahan bahkan sampai di tingkat desa.
"Makanya kami memilih pendekatan HAM lewat seni budaya, kita ingin menggambarkan HAM itu dimensi kehidupan sehari-hari, jadi bukan sesuatu yang dipikirkan secara kompleks," katanya.
Pada tahun ini pihaknya telah menerima sekitar 8000 pelaporan kasus HAM. Pelaporan itu tertuju beragam instansi dari kepolisian, pemerintah daerah hingga korporasi. Khusus untuk korporasi, kata Taufan, laporan didominasi persoalan sengketa lahan.
"Sebanyak 1500 laporan soal agraria. Saat ini ada 30 kabupaten kota yang bekerjasama dengan KomnasHAM, ini yang terus kita dorong harapannya semua daerah ada jalinan," katanya.
(Ibra/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Wonosobo Bakal Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2018