Foto : Bintoro (Humas Jateng)
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
MAGELANG - Reformasi birokrasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 oleh Pemprov Jateng. Selain itu, opini WTP juga diraih 31 kabupaten/kota. Sebuah capaian luar biasa karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.
"Alhamdulillah atas kerja keras Bapak/Ibu pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017. Saya juga bersyukur bahwa target kita untuk WTP kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah terlampaui. Kita bersama-sama telah berhasil meraih WTP di 31 kabupaten/kota dari target 22 kabupaten/kota yang mendapatkan WTP," terang Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2018 bertajuk "Penguatan Peran Pengawasan dalam Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas" di Grand Artos, Magelang (27/11/2018).
Meski telah meraih opini WTP, Gus Yasin menandaskan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Pihaknya mengatakan, Pemprov Jateng akan terus bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan inspektorat kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Kami juga ingin meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawas intern pemerintah atau APIP," ujarnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, APIP mempunyai peran yang sangat strategis. APIP harus menjadi penjamin mutu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta menjadi mitra konsultasi bagi audit dan stakeholders terkait. Selain itu, APIP juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan berbasis integritas yang tinggi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Pada tahun 2017 APIP Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai level 3. Ini akan kita pertahankan Insyaa Allah, sekaligus kita tingkatkan lagi," pungkasnya.
Pada acara tersebut, Gus Yasin juga melaunching Web Whistle Blowing System dan Si Beken.
(Arifa/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Tiga Tahun Berturut-turut Jateng Terima Penghargaan TLHP
MAGELANG - Reformasi birokrasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 oleh Pemprov Jateng. Selain itu, opini WTP juga diraih 31 kabupaten/kota. Sebuah capaian luar biasa karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.
"Alhamdulillah atas kerja keras Bapak/Ibu pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017. Saya juga bersyukur bahwa target kita untuk WTP kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah terlampaui. Kita bersama-sama telah berhasil meraih WTP di 31 kabupaten/kota dari target 22 kabupaten/kota yang mendapatkan WTP," terang Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2018 bertajuk "Penguatan Peran Pengawasan dalam Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas" di Grand Artos, Magelang (27/11/2018).
Meski telah meraih opini WTP, Gus Yasin menandaskan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Pihaknya mengatakan, Pemprov Jateng akan terus bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan inspektorat kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Kami juga ingin meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengawas intern pemerintah atau APIP," ujarnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, APIP mempunyai peran yang sangat strategis. APIP harus menjadi penjamin mutu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta menjadi mitra konsultasi bagi audit dan stakeholders terkait. Selain itu, APIP juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan berbasis integritas yang tinggi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Pada tahun 2017 APIP Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai level 3. Ini akan kita pertahankan Insyaa Allah, sekaligus kita tingkatkan lagi," pungkasnya.
Pada acara tersebut, Gus Yasin juga melaunching Web Whistle Blowing System dan Si Beken.
(Arifa/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Tiga Tahun Berturut-turut Jateng Terima Penghargaan TLHP
Berita Terbaru