TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan dana nasabah Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat Temanggung tidak akan hilang. Dia menjamin, dana nasabah di badan perkreditan yang sedang bermasalah tersebut tetap aman dan dapat segera dicairkan.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para nasabah BKK tersebut di kantor Bupati Temanggung, Kamis (31/1/2019). Kepada para nasabah, Ganjar yang didampingi Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq serta jajaran pejabat lainnya itu meminta nasabah tetap tenang dan tidak perlu khawatir.

"Tenang, saya jamin 100 persen dana nasabah tidak akan hilang, semua akan dikembalikan utuh. Mulai Senin (4/2) besok dana nasabah sudah bisa dicairkan dananya secara bertahap. Tapi saya minta sabar dan menunggu giliran sesuai dengan tahapan yang ada," kata Ganjar disambut tepuk tangan para nasabah.

Sebelumnya, PD BKK Pringsurat Temanggung mengalami permasalahan cukup serius. Diduga ada penyelewengan dalam pengelolaan dana dari masyarakat sehingga mengalami kesulitan keuangan. Buntutnya, uang simpanan nasabah tak dapat dicairkan karena pihak BKK tak lagi memiliki uang. Kondisi itu membuat resah para nasabah.

Kasus itu juga sudah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung bahkan menahan dua direktur PD BKK Pringsurat yakni Suharno dan Riyanto atas sangkaan kasus korupsi. Atas kejadian itu, negara mengalami kerugian Rp103 miliar.

"Setelah saya cek, ternyata semuanya semrawut, ini praktik buruk perbankkan dan sudah awur-awuran. Maka saya minta kepada Kejari Temanggung untuk terus mengusut tuntas kasus hukumnya dan menyikat habis pihak-pihak yang terlibat. Ini bikin malu, bikin marah betul masyarakat," tukasnya.

Meski begitu, sebagai pemegang saham, Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung tidak bisa tinggal diam. Melalui berbagai cara, akhirnya ditemukan solusi untuk mengatasi masalah itu. "Sudah kami temukan solusi. Ada skema yang sudah disiapkan, kami sudah meminta bantuan Bank Jateng untuk membantu pengembalian dana nasabah ini, sekitar Rp113 miliar. Insya Allah semuanya selesai tahun ini, namun ada beberapa nasabah yang spesifik yang harus diselesaikan dengan mekanisme lain," ucapnya.

Selain menyelesaikan persoalan PD BKK Pringsurat, Ganjar juga mengatakan kasus tersebut menjadi pembelajaran untuk menata PD BKK di seluruh Jateng. Nantinya, Ganjar akan melakukan evaluasi dan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penataan.

"Kalau ada pihak-pihak yang menawari tabungan, deposito, investasi dengan bunga menggiurkan, jangan mudah percaya. Jangan-jangan ini penipuan. Ayo mulai sekarang kita semua hati-hati," tukasnya.

Salah satu nasabah PD BKK Pringsurat, Sri Hartatik, 37, mengaku senang dengan kepastian yang diberikan Gubernur Jateng itu. Sebab, selama dua tahun terakhir, dia bersama nasabah lain selalu resah uang yang disimpan tidak akan kembali.

"Alhamdulillah, sudah tenang rasanya sekarang. Sudah lama sekali menanti kepastian ini, selama ini hanya resah dan takut uangnya hilang. Sekarang sudah ada jaminan dari pak Gubernur, kami nasabah sudah tenang dan tidak was-was lagi," kata dia.

Hartatik mengatakan sudah menabung di BPR tersebut sejak 2001 silam. Awalnya berupa tabungan biasa, namun lama-lama diminta untuk dijadikan deposito. "Saya tertarik karena bunganya lumayan, 12 persen setahun. Namun pada April 2017 saya mau mencairkan katanya tidak bisa karena tidak ada uang. Sampai sekarang uang saya tidak bisa dicairkan," imbuhnya yang mengaku memiliki simpanan ratusan juta rupiah.

Usai memberikan keterangan kepada para nasabah, Ganjar kemudian menuju ke kantor PD BKK Pringsurat. Di tempat itu, Ganjar melakukan rapat tertutup dengan jajaran direktur dan karyawan.

Usai rapat, Ganjar sudah ditunggu puluhan nasabah di depan kantor. Ganjar kemudian melihat banyak poster berisi cacian dan makian dari para nasabah tertempel di kantor badan perkreditan tersebut. Atas persetujuan nasabah, Ganjar memerintahkan spanduk-spanduk itu dicopoti dan dibersihkan.

Baca juga : BPR BKK Dituntut Terapkan “Mobile Banking”