KARANGANYAR - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka acara Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jateng 2020 di Kabupaten Karanganyar, Kamis (14/2/2019). Tak hanya diikuti oleh pejabat sektoral, dalam kegiatan itu, Ganjar juga melibatkan kalangan minoritas seperti kelompok difabel, perwakilan perempuan, LSM, organisasi kemasyarakatan dan elemen lainnya.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dan pujian oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang P.S Brodjonegoro. Bambang yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar sudah on the track.

"Musrenbang untuk penyusunan RKPD di Jateng ini menarik sekali, unik dan saya rasa tidak ada daerah lain yang sama. Selain melakukan semuanya dari awal dan mengakomodir sampai ke tingkat desa, penyusunan juga melibatkan kalangan minoritas seperti difabel, kaum perempuan, veteran, organisasi masyarakat sebagai salah satu pijakan pembangunan," katanya.

Menurutnya, prinsip partisipatory plan telah diterapkan di Provinsi Jateng dalam pembangunannya. Selain itu, dengan melibatkan semua pihak, maka prinsip pembangunan berkerlanjutan akan mudah tercapai. "Dengan melibatkan pelaku non pemerintah untuk merumuskan pembangunan, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan terwujud. Tradisi ini saya lihat hanya ada di Jawa Tengah," terangnya.

Dia berharap agar tradisi tersebut tetap dipertahankan dan menjadi identitas tersendiri bagi Jateng. "Kalau bisa mempertahankan itu, maka pembangunan dan kesejahteraan manusia di Jateng akan semakin baik," tukasnya.

Semua masyarakat dilibatkan dan dipersilakan untuk memberikan masukan dan kritikan terkait arah pembangunan di Jateng. Dalam kesempatan itu, perwakilan difabel dari Sahabat Difabel Semarang yang hadir meminta agar pemerintah memberikan kurikulum inklusi di perguruan tinggi.

"Saya berharap kurikulum inklusi dimasukkan dalam perguruan tinggi, supaya mahasiswa bisa berfikir secara inklusi. Jadi kalau nanti mereka menjadi pejabat, pola pikirnya juga inklusi sehingga setiap membangun memperdulikan kaum difabel. Kami juga berharap semua sarana prasarana umum di Jateng ramah difabel," kata Ilham, perwakilan difabel yang juga mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa setiap penyusunan program kerja di Jateng selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat. Kalangan difabel, perempuan, veteran, LSM, organisasi masyarakat selalu diajak terlibat untuk menyumbangkan saran dan masukan terhadap pembangunan di Jateng.

"Semua itu saya lakukan sebagai wujud pelaksanaan Konsepsi PBB. No One Left Behind, artinya semua harus dirangkul dan tidak boleh ada yang tertinggal. Partisipasi dan keterlibatan semua unsur masyarakat mesti diberikan lebih banyak dalam setiap perumusan," tegasnya.

Ganjar juga memaparkan tentang target pembangunan Jateng pada 2020. Di tahun tersebut, pihaknya masih fokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan inflasi dan sebagainya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bappenas dengan Pemprov Jateng terkait Pembangunan Rendah Karbon. Dengan penandatanganan itu, maka ke depan arah pembangunan di Jateng akan lebih memanfaatkan energi baru terbarukan.

Sejumlah pejabat hadir pula dalam rapat tersebut. Antara lain perwakilan dari Kementerian Keuangan, Wakil Gubernur Jateng, Sekda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Wakapolda Jateng, bupati/wali kota dan sejumlah pejabat lainnya. Hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, kalangan difabel dan masyarakat umum.

Baca juga : Terkait Pembangunan, Warga Bisa Usul Langsung ke Pemprov Jateng