SEMARANG - Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya disebabkan oleh pengangguran. Persoalan yang dialami kelompok rentan juga disinyalir menjadi penyumbang angka kemiskinan di Provinsi Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jateng, Nawal Nur Arafah dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait di Semarang, Rabu (27/2/2019).

Dalam kesempatan itu, istri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, buruh migran dan kelompok minoritas lainnya di Jateng.

"Sinergi perlindungan pada kelompok rentan di Jawa Tengah harus terus dilakukan. Selain sebagai pemenuhan hak-hak mereka, perlindungan kelompok rentan juga penting sebagai bagian dari tindakan pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah," kata Nawal.

Selama ini, lanjut dia, kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar, yakni belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak mereka. Komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan pemerintah yang lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya. "Komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Ini perlu terus didorong agar pemenuhan hak-hak mereka bisa dipenuhi," tambahnya.

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, selama tahun 2013-2017 terdapat 12.234 perempuan korban kekerasan, atau setidaknya ada 6-7 perempuan per hari mengalami kekerasan di Jateng. Dari tahun 1993-2017, tercatat 20.168 orang dengan HIV/AIDS dan 37% adalah perempuan.

Ikatan Perempuan Positif HIV/AIDS Indonesia (IPPI) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS dari pasangannya. Sedangkan data Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Para Cacat Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo menyebut, tahun 2017 terdapat 59.551 perempuan merupakan penyandang disabilitas. "Keberadaan kelompok rentan ini menyumbang kemiskinan di Jawa Tengah sehingga perlu penanganan serius untuk menguranginya," tandasnya.

Pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan konkret untuk melindungi kelompok rentan di Jateng. Salah satunya adalah mengembangkan relawan keluarga untuk mengubah perilaku orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

"Relawan itu kami fokuskan pada 5 Kabupaten miskin di Jawa Tengah, yaitu Blora, Rembang, Demak, Grobogan, dan Sragen. Selain itu, juga akan melakukan penyusunan profil perempuan dan kemiskinan di Jawa Tengah sebagai bahan advokasi kebijakan supaya tidak bias," tambahnya.

Selain pendampingan, Nawal yang mengkoordinasikan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di 35 kabupaten/kota di Jateng ini juga melihat perlunya penegakan hukum (law enforcement) dari instansi berwenang dengan mengedepankan pelayanan hukum berperspektif ramah kelompok rentan.

“Semua hal itu harus lahir dari proses penelitian, aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, termasuk pelibatan kelompok rentan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan,” tandasnya.

Acara rapat koordinasi perlindungan perempuan kelompok rentan Provinsi Jateng tahun 2019 sendiri diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng. Acara melibatkan puluhan LSM pemerhati perempuan, kelompok rentan (lansia, difabel, buruh migran, perempuan pekerja), perguruan tinggi, pusat studi gender, dan elemen lain di Jateng.

Acara juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI), Nyimas Aliah. Dalam kesempatan itu, Nyimas mengatakan perlunya sinergi antar lembaga untuk mewujudkan perlindungan nyata terhadap perempuan kelompok rentan di Jateng. "Selain itu, penting juga melakukan evaluasi regulasi yang selama ini sudah ada agar lebih optimal," ungkapnya.

Baca juga : Kejar Target Turunkan Kemiskinan, Pemprov Bidik Perempuan Kepala Keluarga