SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Tengah 2018, Senin (27/5/2019). Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Jateng 2018. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, hasil kerja bersama-sama ASN itu telah membuahkan hasil. Dukungan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan, menurutnya juga luar biasa.

"Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini," kata Ganjar seusai Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jateng TA 2018.

Ganjar menambahkan, masih ada PR terkait WT seperti yang disampaikan Agus Joko Pramono. Sehingga, terkait aset sekolah dan BOS, harusnya  terintegrasi dengan semua sistem. Di luar itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

"Apa kesulitannya kita bicarakan, tapi jangan ngapusi, kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya, kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring," tandasnya.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyatakan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih ada yang perlu dibenahi meski hal itu tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LK.

"Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib," ujarnya.

Meski begitu, Agus mengapresiasi apa yang sudah diraih Jateng itu. "Delapan kali memperoleh opini WTP menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan," paparnya.

Di sisi lain, Agus juga mengingatkan, diperolehnya opini WTP bukan berarti akan semakin mudah mendapatkan opini yang sama di tahun-tahun berikutnya. Sebab, pasti akan ada temuan-temuan baru dalam kontrol internal pemeriksaan keuangan. 

"Setiap tahun masalah berubah-ubah. Jadi bukan berarti besok aman karena akan ada prosedur-prosedur baru untuk menemukan pengendalian internal yang lemah. Sehingga masalah yang muncul semakin detil," tuturnya.

Baca juga : BPK Minta Pemprov Jateng Pertahankan Opini WTP