SEMARANG - Penanggulangan kemiskinan 14 daerah di Jateng dilakukan dengan program satu SKPD satu desa dampingan. Program pendampingan itu pun dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan Perguruan Tinggi. 

High Level Gathering CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan di Jateng dan Launching Desa Dampingan dilakukan dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh stake holder di Gradika Bhakti Praja. Penandatanganan disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Senin (22/7/2019).  

Ganjar mengatakan program penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama, tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi dengan aksi yang terkontrol, sesuai target dan penurunannya pun drastis ditarget hingga satu digit. 

"Kalau tahun lalu kita terbaik, akan tetapi secara kuantitas angkanya masih tinggi. Jika analoginya kemiskinan itu kemarin lulusan SD, ini harus lulus SMA. Sehingga jadi parameter. Kontrolnya, apakah mereka sudah naik, kapan bisa naik, sampai tahun kapan kemiskinan itu turun. Treatmennya harus istimewa. Mungkin sudah tidak miskin, tapi karena inflasi, jadi miskin lagi," kata Ganjar.

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tiap tahun memang menunjukkan hal positif. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah periode Maret 2019 ini turun sebanyak 124,2 ribu orang. Dengan penurunan itu, maka sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Jateng 3,74 juta orang atau 10,80%, berkurang dari kondisi September 2018 yang mencapai 3,87 juta orang atau 11,19%.

Secara nasional, Provinsi Jawa Tengah juga menjadi satu dari 5 provinsi dengan persentase penurunan terbesar kemiskinan secara nasional. Dilansir dari laman resmi BPS, sumbangan Jateng terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 0,39 poin. Dari penurunan angka kemiskinan nasional pada September 2018 hingga Maret 2019 sebesar 531.000 orang, Jateng menyumbangkan angka penurunan kemiskinan sebesar 124,2 ribu orang.

Ganjar menambahkan, kemiskinan sering menjadi komoditas menarik publik saat Pilkada. Bisa menjadi narasi atau diksi. Agar pelaporannya jelas, Ganjar berharap ada sistem teknologi informasi yang meng-update dan meng-upgrade data kemiskinan dari kades hingga kabupaten kota setiap tiga bulan agar tidak ada yang salah sasaran. 

"Ilmu keroyokan dengan mengajak perusahaan serta perguruan tinggi melalui KKN tematik didorong terus membantu. KKN bisa berlanjut di angkatan berikutnya. Dan komitmen ini perlu kepemimpinan, bupati/wakil bisa membantu. Jateng paling kompetitif. Butuh kecepatan, layanan prima. Kita harus terus menjaga dan mendedikasikannya untuk Indonesia," tandasnya.

Penanganan kemiskinan di Jateng memang sedang digeber oleh Gubernur Ganjar. Dalam beberapa kesempatan, Ganjar menargetkan bahwa angka kemiskinan di Jateng akan terus ditekan untuk menjadi satu digit. Angka kemiskinan 10,80% ini juga sudah sesuai dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hingga akhir 2019 ini ditarget angka kemiskinan pada posisi 10,57%.

Baca juga : Bina Desa Miskin, Ganjar Minta OPD dan BUMD Cari Sukarelawan