Follow Us :              

Pendataan Pertanian Jateng Dikebut, Tinggal 300.000 Petani yang Belum Terdata

  11 September 2019  |   17:00:00  |   dibaca : 539 
Kategori :
Bagikan :


Pendataan Pertanian Jateng Dikebut, Tinggal 300.000 Petani yang Belum Terdata

11 September 2019 | 17:00:00 | dibaca : 539
Kategori :
Bagikan :

Foto : Tim Humas (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Tim Humas (Humas Jateng)

SEMARANG - Upaya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membenahi sektor pertanian dengan melakukan pendataan menggunakan Kartu Tani hampir rampung. Sejak program Kartu Tani diluncurkan 2015 lalu, saat ini hanya tinggal 300.000 petani di Jateng yang belum masuk dalam big data pertanian Jateng itu.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Suryo Banendro mengatakan, dari total 2,8 juta petani yang ada di Jateng, sudah ada 2,5 petani yang telah terdata dengan kepemilikan Kartu Tani. 

"Kami terus mengebut pendataan dengan mempercepat program Kartu Tani. Saat ini hanya kurang 300.000 ribuan saja petani yang belum menerima kartu itu. Dan bulan ini, sudah ada 194,871 kartu yang dalam proses pembagian," kata Suryo saat dikonfirmasi, Rabu (11/9).

Suryo menerangkan, Kartu Tani selain untuk memastikan pemberian subsidi pada petani tepat sasaran, juga merupakan data real petani, siapa tanam apa, dimana dan berapa luasan tanamnya. Sehingga nantinya, produksi pertanian Jateng dapat terpantau dengan baik.

"Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tambahnya.

Pihaknya menargetkan, dalam waktu yang tidak lama, semua petani di Jateng sudah mendapatkan Kartu Tani. Pihaknya juga akan terus mensosialisasikan tentan penggunaan dan manfaat dari kartu tersebut.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, program Kartu Tani yang diluncurkannya sebenarnya tidak hanya bicara soal pembagian pupuk bersubsidi. Namun lebih dari itu, program itu adalah upaya pendataan petani di Jawa Tengah sesuai kondisi di lapangan.

"Meskipun awalnya program ini diperdebatkan, namun masyarakat tidak sadar bahwa ini adalah awal untuk pendataan. Saat ini, hanya Jateng yang memiliki data pertanian terlengkap. Dari data itu, siapa petaninya, dia tanam apa, berapa luasannya, maka akan dapat diperoleh data valid sehingga mempengaruhi kebijakan selanjutnya, baik soal pupuk, pemasaran, asuransi petani dan lain sebagainya," tegasnya.

Ganjar menerangkan, saat ini pihaknya terus meningkatkan kualitas dari pertanian Jateng. Setelah proses pendataan selesai melalui Kartu Tani, di sisi lain pihaknya juga telah menyiapkan wadah lain yakni Sihati, Rego Pantes dan program lainnya.

"Kami juga sudah menyiapkan program sistem logistik daerah (Sislogda) sebagai upaya optimalisasi produk pangan di Jateng dari hulu ke hilir. Kalau datanya sudah baik melalui Kartu Tani, kemudian pemasaran produk baik menggunakan Sihati dan Rego Pantes dan kemudian Sislogda berjalan, maka ketahanan pangan Jateng dipastikan aman," terangnya.

Sislogda lanjut dia, akan dipadukan dengan Kartu Tani sebagai basis data. Dengan Sislogda ini, maka akan ada desain tentang kebijakan publik dalam politik pangan nasional.

"Kalau dahulu dikenal dengan lumbung pangan, sekarang namanya Sislogda. Program ini akan kami dorong sampai ke daerah untuk memetakan produksi pangan, seperti mengetahui potensinya, berapa kapasitasnya, siapa yang akan menggunakan, berapa yang digunakan untuk prioritas warga miskin dan sebagainya. Hingga pada persoalan ekspor produk pangan kita," pungkasnya.


Bagikan :

SEMARANG - Upaya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membenahi sektor pertanian dengan melakukan pendataan menggunakan Kartu Tani hampir rampung. Sejak program Kartu Tani diluncurkan 2015 lalu, saat ini hanya tinggal 300.000 petani di Jateng yang belum masuk dalam big data pertanian Jateng itu.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Suryo Banendro mengatakan, dari total 2,8 juta petani yang ada di Jateng, sudah ada 2,5 petani yang telah terdata dengan kepemilikan Kartu Tani. 

"Kami terus mengebut pendataan dengan mempercepat program Kartu Tani. Saat ini hanya kurang 300.000 ribuan saja petani yang belum menerima kartu itu. Dan bulan ini, sudah ada 194,871 kartu yang dalam proses pembagian," kata Suryo saat dikonfirmasi, Rabu (11/9).

Suryo menerangkan, Kartu Tani selain untuk memastikan pemberian subsidi pada petani tepat sasaran, juga merupakan data real petani, siapa tanam apa, dimana dan berapa luasan tanamnya. Sehingga nantinya, produksi pertanian Jateng dapat terpantau dengan baik.

"Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tambahnya.

Pihaknya menargetkan, dalam waktu yang tidak lama, semua petani di Jateng sudah mendapatkan Kartu Tani. Pihaknya juga akan terus mensosialisasikan tentan penggunaan dan manfaat dari kartu tersebut.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, program Kartu Tani yang diluncurkannya sebenarnya tidak hanya bicara soal pembagian pupuk bersubsidi. Namun lebih dari itu, program itu adalah upaya pendataan petani di Jawa Tengah sesuai kondisi di lapangan.

"Meskipun awalnya program ini diperdebatkan, namun masyarakat tidak sadar bahwa ini adalah awal untuk pendataan. Saat ini, hanya Jateng yang memiliki data pertanian terlengkap. Dari data itu, siapa petaninya, dia tanam apa, berapa luasannya, maka akan dapat diperoleh data valid sehingga mempengaruhi kebijakan selanjutnya, baik soal pupuk, pemasaran, asuransi petani dan lain sebagainya," tegasnya.

Ganjar menerangkan, saat ini pihaknya terus meningkatkan kualitas dari pertanian Jateng. Setelah proses pendataan selesai melalui Kartu Tani, di sisi lain pihaknya juga telah menyiapkan wadah lain yakni Sihati, Rego Pantes dan program lainnya.

"Kami juga sudah menyiapkan program sistem logistik daerah (Sislogda) sebagai upaya optimalisasi produk pangan di Jateng dari hulu ke hilir. Kalau datanya sudah baik melalui Kartu Tani, kemudian pemasaran produk baik menggunakan Sihati dan Rego Pantes dan kemudian Sislogda berjalan, maka ketahanan pangan Jateng dipastikan aman," terangnya.

Sislogda lanjut dia, akan dipadukan dengan Kartu Tani sebagai basis data. Dengan Sislogda ini, maka akan ada desain tentang kebijakan publik dalam politik pangan nasional.

"Kalau dahulu dikenal dengan lumbung pangan, sekarang namanya Sislogda. Program ini akan kami dorong sampai ke daerah untuk memetakan produksi pangan, seperti mengetahui potensinya, berapa kapasitasnya, siapa yang akan menggunakan, berapa yang digunakan untuk prioritas warga miskin dan sebagainya. Hingga pada persoalan ekspor produk pangan kita," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu