SUKOHARJO - Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen mengajak Organisasi Perangkat Daerah di pemprov, pemkab/pemkot di Jateng untuk menyatukan pikiran, langkah, dan kinerja guna membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan,  pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, ramah, transparan dan akuntabel. 

"Maka dari itu kita kampanyekan, gembar-gembor mengajak untuk berintegritas dan maju di era seperti sekarang. Mari semua membangun budaya berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya saat memberikan penegasan pada Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2019 di Hotel Best Western Premier Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).

Larwasda bertema 'Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabel" tersebut wagub memyampaikan dukungan penuh atas upaya Inspektorat yang telah dan terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja pengawasan guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan yang makin baik guna mendukung perwujudan good governance and clean government di Jawa Tengah. 

Wagub berharap Larwasda merupakan forum pemaparan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, Inspektorat kepada OPD itu, mampu membawa energi baru untuk mempertahankan Provinsi Jawa Tengah terdepan sebagai pemerintahan yang berintegritas. Apalagi pada era revolusi industri 4.0, dimana masyarakat sangat mudah dan cepat mengetahui program dan apa saja yang dilakukan pemerintah. Termasuk penyalahgunaan keuangan dan wewenang akan sangat mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kasus penyelewengan penggunaan alokasi dana dan penggunaan keuangan negara tidak pada tempatnya, dan pelanggaran lainnya. Karenanya Larwasda yang diselenggarakan Pemprov Jateng ini selaligus sebagai upaya untuk membuat budaya yang diinginkan dan diidamkan oleh semua. Yaitu budaya berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar.

Selain itu, tidak kalah penting adalah pencegahan terhadap korupsi. Seharusnya pencegahan lebih dominan  tetapi sayangnya masyarakat dalam upaya pencegahan cenderung kurang tertarik. Karenanya apapun bentuk pencegahan yang dilakukan pihak-pihak terkait harus kita tindaklanjuti, sebab dari hal seperti ini akan memunculkan budaya jujur dan integritas.

Mantan anggota DPRD Jateng itu menegaskan dukungan kepada berbagai pihak terkait khususnya KPK, BPKRI, Itjen, Kemendagri, dan lainnya dalam melakukan pendampingan selama ini. Diharapkan pihak-pihak terkait tersebit menindaklanjuti hasil paparan dalam Larwasda, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. 

"Saya senang dan berterimakasih kepada para narasumber dan kepala daerah yang hadir pada kegiatan ini, termasuk narasumber yang bukan dari Jateng bisa berinteraksi secara langsung dan menilai bagaimana komitmen Jateng terhadap keikhlasan dalam menjalankan tugas di pemerintahan," katanya.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan budaya dan membangun integritas dalam penyelenggaran pemerintahan, lanjut dia, telah terbit SK Gubernur Jateng Nomor. 700.1/8/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah. Maka, di sinilah semua harus terus berhati-hati, waspada dan bijaksana dalam menyikapi segala hal.

Baca juga : Satu-satunya yang Belum WTP, Brebes Diminta Berupaya Serius