Follow Us :              

Jateng Provinsi Terbaik Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

  14 October 2019  |   09:00:00  |   dibaca : 443 
Kategori :
Bagikan :


Jateng Provinsi Terbaik Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

14 October 2019 | 09:00:00 | dibaca : 443
Kategori :
Bagikan :

Foto : istimewa (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : istimewa (Humas Jateng)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menobatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi terbaik dalam Pembangunan Ketenagakerjaan 2019. Mendapatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sebesar 65,71, Jateng mengalahkan sejumlah provinsi lain dengan urusan ketenagakerjaan kategori besar.

Jawa Tengah menjadi yang terbaik karena nilai IPK paling tinggi se-Indonesia. Sementara duduk di urutan kedua adalah Jawa Timur dengan IPK 64,74 dan terbaik ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan IPK 64,73.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri kepada para kepala daerah, di Jakarta, Senin (14/10/2019). Untuk Jawa Tengah, penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menaker Hanif Dhakiri dalam acara tersebut mengatakan, penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada daerah yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan setiap tahun, sejak 2011 lalu.

"Penghargaan kami berikan dengan enam indikator utama, yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja," kata Hanif.

Hanif menerangkan, dengan diberikannya penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan semua daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaan. Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan.

"Semoga kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut bukanlah segalanya. Meski begitu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajarannya di Pemprov Jateng, Disnaker, organisasi buruh, pengusaha dan para buruh karena dapat bekerjasama menaikkan indeks pembangunan ketenagakerjaan di Jateng menjadi lebih baik.

"Semoga dengan ini, akan mendorong ekonomi di Jateng berjalan lebih kondusif," katanya.

Ganjar juga mengatakan, capaian itu menjadi satu tampilan positif yang dapat dilihat publik. Sehingga diharapkan, akan membuka mata para calon investor untuk melirik Jawa Tengah.

"Dengan kondusifitas dan kenyamanan industri di Jateng, maka akan membuat calon investor tertarik. Sehingga, skenario pertumbuhan ekonomi di Jateng ke depan akan lebih mudah dilakukan," tambahnya.

Meski begitu, Ganjar menegaskan masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan khususnya mengenai buruh. Selama ini lanjut dia, isu tentang buruh baru hanya sebatas upah, padahal lanjut dia, banyak hal yang masih perlu dipenuhi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

"Capaian ini tidak hanya dalam satu indeks, namun ke depan harus dikorelasikan dengan peningkatan investasi dan kesejahteraan buruh. Kalau selama ini isu buruh hanya sebatas upah, ke depan harus diperhitungkan tentang peningkatan kesejahteraan buruh, seperti akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," pungkasnya.

 

Baca juga : Raih Penghargaan Kemenaker, Ganjar Siap Tindak Tegas Perusahaan Abai K3


Bagikan :

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menobatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi terbaik dalam Pembangunan Ketenagakerjaan 2019. Mendapatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sebesar 65,71, Jateng mengalahkan sejumlah provinsi lain dengan urusan ketenagakerjaan kategori besar.

Jawa Tengah menjadi yang terbaik karena nilai IPK paling tinggi se-Indonesia. Sementara duduk di urutan kedua adalah Jawa Timur dengan IPK 64,74 dan terbaik ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan IPK 64,73.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri kepada para kepala daerah, di Jakarta, Senin (14/10/2019). Untuk Jawa Tengah, penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menaker Hanif Dhakiri dalam acara tersebut mengatakan, penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada daerah yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan setiap tahun, sejak 2011 lalu.

"Penghargaan kami berikan dengan enam indikator utama, yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja," kata Hanif.

Hanif menerangkan, dengan diberikannya penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan semua daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaan. Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan.

"Semoga kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut bukanlah segalanya. Meski begitu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajarannya di Pemprov Jateng, Disnaker, organisasi buruh, pengusaha dan para buruh karena dapat bekerjasama menaikkan indeks pembangunan ketenagakerjaan di Jateng menjadi lebih baik.

"Semoga dengan ini, akan mendorong ekonomi di Jateng berjalan lebih kondusif," katanya.

Ganjar juga mengatakan, capaian itu menjadi satu tampilan positif yang dapat dilihat publik. Sehingga diharapkan, akan membuka mata para calon investor untuk melirik Jawa Tengah.

"Dengan kondusifitas dan kenyamanan industri di Jateng, maka akan membuat calon investor tertarik. Sehingga, skenario pertumbuhan ekonomi di Jateng ke depan akan lebih mudah dilakukan," tambahnya.

Meski begitu, Ganjar menegaskan masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan khususnya mengenai buruh. Selama ini lanjut dia, isu tentang buruh baru hanya sebatas upah, padahal lanjut dia, banyak hal yang masih perlu dipenuhi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

"Capaian ini tidak hanya dalam satu indeks, namun ke depan harus dikorelasikan dengan peningkatan investasi dan kesejahteraan buruh. Kalau selama ini isu buruh hanya sebatas upah, ke depan harus diperhitungkan tentang peningkatan kesejahteraan buruh, seperti akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," pungkasnya.

 

Baca juga : Raih Penghargaan Kemenaker, Ganjar Siap Tindak Tegas Perusahaan Abai K3


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu