SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap membereskan jika ada oknum penegak hukum bermain-main di wilayahnya. Terlebih sudah ada warning keras dari Presiden Joko Widodo bahwa penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan dan dilarang keras mengkriminalisasi kebijakan.

Ganjar mengatakan instruksi dari Presiden kepada Pejabat Pemerintah Pusat dan Forkopimda, Kamis (14/11) di Istana Negara sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari Pusat hingga daerah mesti satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi. 

"Maka kalau sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri. Jika ada temen-temen bupati wali kota di provinsi ada yang ganggu dengan komitmen ini bisa laporkan ke kita," kata Ganjar, Jumat (15/11).

Penegak hukum, lanjut Ganjar, juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan. Seluruh pimpinan penegak hukum, dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Mendagri menurut Ganjar telah satu tekad bakal menindak tegas jajarannya jika terbukti ada yang nakal. 

"Jaksa Agung sudah mengambil langkah, bahkan suratnya tadi sudah beredar pada gubernur bupati dan walikota untuk melaporkan kepada Jaksa Agung jika ada jaksa yang nakal. Termasuk kepolisian sama. Termasuk Pak Mendagri, juga mengatakan bisa laporkan ke kita," katanya. 

Untuk di wilayah Jawa Tengah Ganjar menjelaskan selama ini telah terjalin kemitraan antara Pemprov, Polda maupun kejaksaan untuk menangani oknum penegak hukum yang nakal. Bahkan di antara mereka telah terbiasa saling menyerahkan penuntasan kasus sesuai kewenangannya.

"Kita telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jawa Tengah bisa dilaporkan ke siapapun dan kita share ke pengampu kewenangan sehingga bisa diselesaikan dan jika ada konflik antar lembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan," katanya. 

Atas sinergitas ketiga lembaga tersebut, Ganjar berharap diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Bahkan Ganjar juga mewanti-wanti jika ada yang menggangu proses keberlangsungan pembangunan di daerah, bupati maupun walikota untuk segera melaporkan. 

"Forkopimda Jateng bagus, kita bicara pada soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi kita minta dukungan. Pernah ada beberapa kali dan kita selesaikan di Forkopimda beres," katanya.