JAKARTA - Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan sebagai Provinsi Informatif oleh Komisi Informasi (KI) pusat. Penghargaan itu diberikan karena Jateng dinilai mampu memberikan informasi kepada publik dengan transparan dan akuntabel.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Istana Wapres Jakarta, Kamis (21/11). Selain kepada Ganjar, penghargaan provinsi informatif juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dan badan publik lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan sebagai provinsi informatif sudah kesekian kalinya diterima Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari upayanya untuk merubah birokrasi di daerah yang dipimpinnya itu.

"Kita mesti membawa seluruh birokrat kita melek teknologi dan membuka mindset bahwa kita sekarang hidup di era digital. Di Jateng, kami selalu berupaya memberikan informasi publik dengan clear dan mendidik. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja kami lakukan, misalnya hampir setiap hari OPD kami wajib menginformasikan kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata Ganjar usai menerima penghargaan.

Bahkan, Ganjar menantang kepada KI untuk membuat metode baru dalam penilaian badan publik paling informatif. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah medsos. Sejauh mana interaksi itu dilakukan secara terbuka.

"Saya bahkan menantang KI untuk membuat metode penilaian lebih baru. Indikatornya harus lebih banyak lagi," terangnya.

Sejauh ini lanjut Ganjar, keterbukaan informasi publik melalui medsos sudah dilaksanakan di Jateng dengan baik. Semua OPD di Jateng wajib memiliki akun medsos dan wajib centang biru.

Jadi, masyarakat bisa langsung chit chat, saya juga selalu melayani. Dan informasi yang diberikan tidak hanya sekedar informasi, namun sampai pada pengetahuan yang tuntas.

"Contoh UMK kemarin, begitu saya umumkan di medsos, itu ramai sekali masyarakat yang menanggapi, termasuk menanyakan bagaimana kalau ada perusahaan yang tidak membayar. Saya minta laporkan ke saya kalau ada seperti itu," pungkasnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi tantangan pemerintah saat ini. Selain meningkatkan akses informasi publik, literasi informasi, relevansi dan akurasi sumber informasi juga harus ditingkatkan.

"Saya minta semua badan publik dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Badan publik harus menjadi tujuan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan membantu penanggulangan informasi hoaks," kata Ma'ruf.

Konsistensi untuk selalu transparan lanjut Ganjar harus dipertahankan. Hal itu penting, agar kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat.

"Banyak tantangan yang dihadapi untuk menjadi badan publik yang transparan. Namun tantangan-tantangan itu bukan untuk dihindari, namun dicarikan solusi agar tujuan itu dapat berjalan dengan baik," tutupnya.

Sementara itu, Ketua KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 355 badan publik di Indonesia. Dari evaluasi itu, KI memberikan penilaian akhir dengan lima kualifikasi, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

"Dari penilaian kami, badan publik yang informatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun jumlahnya masih belum signifikan," kata dia.

Terbukti lanjut dia, dari 355 badan publik, terdapat 189 yang tidak informatif. Gede mengharapkan, badan publik yang tidak informatif itu dapat segera melakukan perubahan.

"Jika pimpinan badan publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya, maka otomatis mindsetnya adalah selalu memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat," tutupnya.