SEMARANG - Angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah yang masih tinggi membuat sejumlah pihak berpikir keras. Untuk menyatukan visi dan misi dalam mengatasi persoalan itu, Pemprov Jateng menggandeng berbagai pihak pemerhati perempuan untuk menggelar konggres perempuan pertama di Jawa Tengah.

Konggres perempuan digelar di Hotel UTC Semarang, Senin (25/11/2019) dan dihadiri oleh 750 peserta. Peserta berasal dari instansi pemerintah lintas sektor, tim penggerak PKK, organisasi-organisasi perempuan dan anak,  serta komunitas pemerhati perempuan dan anak seluruh Jawa Tengah.

Konggres perempuan pertama di Jateng tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Bintang menegaskan, hasil konggres perempuan di Jateng akan menjadi acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

"Penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak memang harus dikeroyok bersama. Saya senang, karena Jateng menggelar konggres perempuan ini sebagai langkah mencari solusi. Saya berharap, hasil konggres ini tidak hanya untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah, namun akan kami jadikan acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia," kata Bintang.

Bintang menambahkan, dalam indeks pembangunan perempuan dan anak, nilainya terus mengalami peningkatan. Artinya, berbagai persoalan perempuan dan anak sudah tertangani dengan baik.

"Namun masih banyak hal yang harus diselesaikan. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya pada Pemprov Jateng yang menggelar konggres ini sebagai langkah serius dalam mengatasi kekerasan dan diskrimasi perempuan dan anak," tegasnya.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, konggres perempuan memang hal yang penting untuk dilakukan. Selain memecahkan masalah yang sudah terjadi, konggres ini diharapkan dapat memprediksikan persoalan-persoalan perempuan di masa yang akan datang.

"Karena kita tidak bisa menggunakan cara lama, karena perubahan dunia begitu cepat. Bicara kekerasan atau diskriminasi perempuan, tidak cukup hanya yang begini-begini saja," kata Ganjar.

Tentang meningkatkan daya saing perempuan, menurut Ganjar, perempuan tidak mungkin berdaya apabila tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki keterampilan. Maka dalam konggres ini, diharapkan ada rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.

"Kami tunggu rekomendasi-rekomendasi dari konggres ini, agar menjadi pertimbangan dalam penentu kebijakan. Kami juga berharap, dalam konggres ini dirumuskan agar perempuan berdaya secara ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain sebagainya," tegasnya.

Sebenarnya lanjut Ganjar, sudah banyak aksi nyata yang dilakukan Pemprov Jateng terhadai diskriminasi kaum perempuan. Diantaranya kerjasama dengan Polda dan Kejati terkait penanganan kasus KDRT dan juga membuka shelter-shelter untuk konsultasi.

"Kami juga mendorong berbagai instansi seperti pendidikan, sosial dan juga dinas perempuan untuk keroyokan bersama. Karena soal perempuan tidak bisa hanya diurusi dinas perempuan, semua harus bergerak bersama dan banyak sektor yang harus terlibat," terangnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penentuan kebijakan publik. Di Jateng lanjut dia, setiap Musrenbang, perempuan menjadi yang pertama selain anak dan difabel, untuk menyuarakan pendapatnya.

"Dengan begitu, maka kami berharap kebijakan yang diambil tidak selalu maskulin, tapi berprespektif gender," pungkasnya.