Follow Us :              

Tahun 2020, Jawa Tengah Terima Anggaran Rp111 Triliun dari APBN

  25 November 2019  |   10:00:00  |   dibaca : 1096 
Kategori :
Bagikan :


Tahun 2020, Jawa Tengah Terima Anggaran Rp111 Triliun dari APBN

25 November 2019 | 10:00:00 | dibaca : 1096
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Tengah mendapat gelontoran anggaran dari APBN sebesar Rp111 triliun atau naik 8 persen dari tahun lalu yang menerima Rp107 triliun. Peningkatan sumberdaya manusia menjadi sektor yang menyedot anggaran paling besar, yakni Rp10,26 triliun. 

Alokasi Rp111 triliun tersebut terbagi Rp 40,9 triliun untuk kementerian dan lembaga di Jawa Tengah dan Rp71 triliun untuk Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Sulaimansyah mengatakan jumlah itu meningkat sebesar 8 persen jika dibanding tahun lalu. 

"Tapi kalau melihat total akhir DIPA tahun lalu jumlah ini masih di bawah sedikit. Nanti pasti akan mengalami penambahan. Kenaikan tersebut karena Jawa Tengah memiliki program prioritas (Pemerintah Pusat) yang sangat tinggi," kata Sulaimansyah saat menyerahkan DIPA tahun anggaran 2020, di Gedung Gradika Bakti Praja, Senin (25/11/2019).  

Sesuai program prioritas nasional, sektor pengembangan sumberdaya manusia menyedot anggaran paling tinggi, yakni sebesar Rp 10,26 triliun. Sulaimansyah menjelaskan, peruntukan dana sebesar itu ditujukan pada sekolah, perguruan tinggi maupun madrasah.

"Sementara untuk infrastruktur alokasinya sebesar Rp 7,6 triliun. Untuk pembangunan jalan sampai kereta api. Diharapkan dengan penyerahan DIPA lebih awal satu bulan ini, eksekusi belanjanya bisa lebih cepat dan bisa proses lelang segera, sehingga 1 Januari sudah bisa mulai kerja pelaksanaan," katanya. 

Percepatan tersebut diharapkan Sulaimansyah memancing Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan APBD. Agar seluruh pengerjaan bersumber APBN maupun APBD bisa selesai pertengahan tahun. 

"Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini kan, sampai akhir tahun saja masih ada pekerjaan yang berjalan selesai Desember, berarti kan manfaatnya baru dirasakan tahun depan," katanya. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan seluruh peruntukan anggaran tersebut sudah jelas. Yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah, Kabupaten/kota adalah akselerasi, baik dari pengelolaan, pemanfaatan maupun akuntabilitas. 

"Sekarang yang diminta adalah akselerasi. Bagaimana kata Pak Presiden bukan hanya send, tapi deliver. Dikirimnya sudah, tapi dikelola dan bermanfaat itu yang perlu diukur. Lalu transparan dan akuntabel. Sehingga anggaran ini bisa jadi daya ungkit setiap daerah, kabupaten kota sehingga ada nilai tambah dan daya kompetisi yang lebih baik," katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Tengah mendapat gelontoran anggaran dari APBN sebesar Rp111 triliun atau naik 8 persen dari tahun lalu yang menerima Rp107 triliun. Peningkatan sumberdaya manusia menjadi sektor yang menyedot anggaran paling besar, yakni Rp10,26 triliun. 

Alokasi Rp111 triliun tersebut terbagi Rp 40,9 triliun untuk kementerian dan lembaga di Jawa Tengah dan Rp71 triliun untuk Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Sulaimansyah mengatakan jumlah itu meningkat sebesar 8 persen jika dibanding tahun lalu. 

"Tapi kalau melihat total akhir DIPA tahun lalu jumlah ini masih di bawah sedikit. Nanti pasti akan mengalami penambahan. Kenaikan tersebut karena Jawa Tengah memiliki program prioritas (Pemerintah Pusat) yang sangat tinggi," kata Sulaimansyah saat menyerahkan DIPA tahun anggaran 2020, di Gedung Gradika Bakti Praja, Senin (25/11/2019).  

Sesuai program prioritas nasional, sektor pengembangan sumberdaya manusia menyedot anggaran paling tinggi, yakni sebesar Rp 10,26 triliun. Sulaimansyah menjelaskan, peruntukan dana sebesar itu ditujukan pada sekolah, perguruan tinggi maupun madrasah.

"Sementara untuk infrastruktur alokasinya sebesar Rp 7,6 triliun. Untuk pembangunan jalan sampai kereta api. Diharapkan dengan penyerahan DIPA lebih awal satu bulan ini, eksekusi belanjanya bisa lebih cepat dan bisa proses lelang segera, sehingga 1 Januari sudah bisa mulai kerja pelaksanaan," katanya. 

Percepatan tersebut diharapkan Sulaimansyah memancing Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan APBD. Agar seluruh pengerjaan bersumber APBN maupun APBD bisa selesai pertengahan tahun. 

"Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini kan, sampai akhir tahun saja masih ada pekerjaan yang berjalan selesai Desember, berarti kan manfaatnya baru dirasakan tahun depan," katanya. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan seluruh peruntukan anggaran tersebut sudah jelas. Yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah, Kabupaten/kota adalah akselerasi, baik dari pengelolaan, pemanfaatan maupun akuntabilitas. 

"Sekarang yang diminta adalah akselerasi. Bagaimana kata Pak Presiden bukan hanya send, tapi deliver. Dikirimnya sudah, tapi dikelola dan bermanfaat itu yang perlu diukur. Lalu transparan dan akuntabel. Sehingga anggaran ini bisa jadi daya ungkit setiap daerah, kabupaten kota sehingga ada nilai tambah dan daya kompetisi yang lebih baik," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu