Follow Us :              

Anggota DPRD Diminta Menjalankan Fungsi Kontrol Demi Tercapainya Pertumbuhan Nasional

  27 November 2019  |   19:00:00  |   dibaca : 317 
Kategori :
Bagikan :


Anggota DPRD Diminta Menjalankan Fungsi Kontrol Demi Tercapainya Pertumbuhan Nasional

27 November 2019 | 19:00:00 | dibaca : 317
Kategori :
Bagikan :

Foto : Rinto (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Rinto (Humas Jateng)

SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan dan meminta kepada seluruh anggota DPRD di masing-masing daerah untuk mengambil peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan nasional tujuh persen. Untuk mencapai hal itu maka Gubernur Jawa Tengah memberikan empat pesan yang harus diimplementasikan setelah anggota DPRD selesai menjalani orientasi.

"Jawa Tengah bersama Jawa Timur telah dipilih oleh Presiden dan Kabinetnya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan nasional tujuh persen. Itu cukup berat sehingga semua pihak harus bersama memberikan dukungan dan kontribusinya," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie saat menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Tengah dalam penutupan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah di Lor In Hotel, Surakarta, Rabu (27/11/2019) malam. 

Herru menjelaskan ada empat poin pesan dari Gubernur Jawa Tengah terkait pertumbuhan nasional tujuh persen. Pertama, terkait investasi di mana banyak investor lebih memilih menanamkan investasi di Vietnam dan negara tetangga lainnya. Setidaknya dari 25 investasi besar, 15 di antaranya masuk ke Vietnam dan sisanya masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Kenapa bisa demikian, karena para investor butuh kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Jadi silakan diamankan kalau ada lahan yang menjadi peminatan calon investor, terutama terkait harga. Begitu angka itu dilepas begitu tinggi yang terjadi minat tidak kunjung datang, tenaga kerja tidak terserap DNA perekonomian tidak berkembang," jelasnya.

Hal itu tentunya juga sejalan dengan poin kedua, yaitu terkait perizinan. Herru berpesan kepada para anggota DPRD untuk ikut menjalankan fungsi kontrolnya dalam hal perizinan.  "Tolong kalau teman kami di Kabupaten/Kota terkesan mempersulit perizinan untuk diingatkan. Investasi itu mau bayar, kalau izin saja dipersulit mau bagaimana," paparnya.

Ketiga, lanjut Herru, pesan dari Gubernur Jawa Tengah adalah anggota DPRD selaku legislatif ikut memastikan bahwa APBD bisa untuk merealisasikan pencapaian upaya perwujudan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. "Lalu implementasi itu yang paling sederhana adalah untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). Ada tiga aspek IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan," ungkap Herru.

Terakhir, Herru menyampaikan agar RAPBD di masing-masing daerah untuk segera diselesaikan. Hal itu berkaitan juga dengan adanya APBN yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota. "Begitu turun, ditetapkan, di provinsi pasti ada alokasi dana untuk kabupaten kota. Ini yang kami tittipkan kepada Bapak-Ibu (anggota DPRD) agar bisa diimplementasikan," pungkasnya.


Bagikan :

SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan dan meminta kepada seluruh anggota DPRD di masing-masing daerah untuk mengambil peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan nasional tujuh persen. Untuk mencapai hal itu maka Gubernur Jawa Tengah memberikan empat pesan yang harus diimplementasikan setelah anggota DPRD selesai menjalani orientasi.

"Jawa Tengah bersama Jawa Timur telah dipilih oleh Presiden dan Kabinetnya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan nasional tujuh persen. Itu cukup berat sehingga semua pihak harus bersama memberikan dukungan dan kontribusinya," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie saat menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Tengah dalam penutupan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah di Lor In Hotel, Surakarta, Rabu (27/11/2019) malam. 

Herru menjelaskan ada empat poin pesan dari Gubernur Jawa Tengah terkait pertumbuhan nasional tujuh persen. Pertama, terkait investasi di mana banyak investor lebih memilih menanamkan investasi di Vietnam dan negara tetangga lainnya. Setidaknya dari 25 investasi besar, 15 di antaranya masuk ke Vietnam dan sisanya masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Kenapa bisa demikian, karena para investor butuh kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Jadi silakan diamankan kalau ada lahan yang menjadi peminatan calon investor, terutama terkait harga. Begitu angka itu dilepas begitu tinggi yang terjadi minat tidak kunjung datang, tenaga kerja tidak terserap DNA perekonomian tidak berkembang," jelasnya.

Hal itu tentunya juga sejalan dengan poin kedua, yaitu terkait perizinan. Herru berpesan kepada para anggota DPRD untuk ikut menjalankan fungsi kontrolnya dalam hal perizinan.  "Tolong kalau teman kami di Kabupaten/Kota terkesan mempersulit perizinan untuk diingatkan. Investasi itu mau bayar, kalau izin saja dipersulit mau bagaimana," paparnya.

Ketiga, lanjut Herru, pesan dari Gubernur Jawa Tengah adalah anggota DPRD selaku legislatif ikut memastikan bahwa APBD bisa untuk merealisasikan pencapaian upaya perwujudan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. "Lalu implementasi itu yang paling sederhana adalah untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). Ada tiga aspek IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan," ungkap Herru.

Terakhir, Herru menyampaikan agar RAPBD di masing-masing daerah untuk segera diselesaikan. Hal itu berkaitan juga dengan adanya APBN yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota. "Begitu turun, ditetapkan, di provinsi pasti ada alokasi dana untuk kabupaten kota. Ini yang kami tittipkan kepada Bapak-Ibu (anggota DPRD) agar bisa diimplementasikan," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu