MAKASSAR - Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dinilai Kementerian Sosial RI berhasil menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Ratussn ribu KPM PKH tersebut kini tak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Atas capaian tersebut, Kemensos memberikan penghargaan kepada Jawa Tengah di acara PKH Appreciation Day 2019.

Penghargaan dari Menteri Sosial RI Juliari Batubara diserahkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Rabu (27/11/2019) malam di Claro Hotel Makassar. Wagub menyampaikan, keberhasilan meluluskan KPM PKH tidak lepas dari kerja keras para pendamping PKH. 

Karenanya, Gus Yasin mengucapkan selamat kepada para pendamping PKH, utamanya yang juga mendapat penghargaan di event tersebut. Yakni, Koordinator Wilayah 1 Jawa Tengah atas nama Titik Puji Rahayu, dan Koordinator Kabupaten Brebes atas nama Fatah El Zaman. 

Di samping itu, Jawa Tengah juga meraih juara 1 Administator Pangkalan Data Provinsi teladan Tertib NIK KPM PKH atas nama Faisal Arif, Kabupaten Pati mewujudkan graduasi KPM PKH dan KPM PKH Sejahtera Mandiri Tingkat Nasional atas nama Ibu Siti Patimah dari Boyolali.

"Terus kerjakan inovasi. PR selanjutnya adalah membantu masyarakat mendapatkan NIK. Ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah tapi seluruh nusantara," pesannya.

Gus Yasin membeberkan, jumlah graduasi KPM PKH Jawa Tengah sebanyak 256.224. Data tersebut dimulai sejak tahun 2015 hingga 2019.

"Hingga Agustus 2019, alhamdulillah kita bisa graduasi di angka 17.060. Saya berharap ini lebih kita gerakkan," harapnya.

Menteri Sosial berpandangan, pengentasan kemiskinan menjadi cara jitu dalam menyelesaikan persoalan terorisme dan radikalisme. Sebab, kemiskinan menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan tindakan teror dan radikal.

“Radikalisme dan terorisme akarnya adalah dari kemiskinan. Sehingga yang harus diperangi bersama itu kemiskinan, bukan orangnya. Tiap hari bisa kita tangkap teroris, tapi tidak akan cukup waktunya. Tapi kalau sumber permasalahan yang kita perangi, maka negara ini akan subur,” ungkapnya

Program PKH Kemensos, imbuhnya, menjadi cara untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Melalui program PKH, warga miskin mendapatkan bantuan 4 kali dalam satu tahun. Program ini juga bukan sekadar memberi bantuan sosial dalam bentuk tunai bersyarat, tetapi ada pemberdayaan di dalamnya, agar KPM bisa mandiri dan sejahtera ketika sudah tidak mendapat bantuan. Selain itu diselenggarakan Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Mensos menjelaskan, P2K2 adalah intervensi perubahan perilaku yang diberikan kepada peserta PKH untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas berat. Sehingga, dalam P2K2 diharapkan terjadi proses belajar secara sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk memperkuat terjadinya perubahan sikap dan perilaku KPM.

Juliari membeberkan, sejak dilaksanakannya program PKH, angka kemiskinan terus menurun. Berdasarkan data BPS pada Maret 2019, angka kemiskinan Indonesia tercatat 9,41% atau menurun 0,25% dari September 2018 yang berada di angka 9,66%.