Magelang - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Artos Magelang, Rabu (3/12/2019). Mereka akan bekerja untuk periode 2019 – 2022.

Sumiyati menuturkan di dalam kepengurusan terdapat beberapa komite, antara lain komite kode etik, komite standart audit, komite telaah sejawat dan komite pengembangan profesi. Anggotanya tidak hanya dari internal tapi juga melibatkan civitas akademi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami sadari ini bukan hal yang mudah. Kami harus mengacu banyak hal, antara lain tuntutan kebutuhan yang luar biasa untuk profesi audit saat ini apabila benar-benar ingin jadi auditor profesional, sesuai ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan BPKP selaku pembina," tuturnya. 

Untuk menjadi auditor profesional, lanjutnya, seorang auditor wajib memiliki hard dan soft competency. Sayangnya di pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan, sisi soft competency belum tergarap dengan baik.

"Maka kami berharap betul, arahnya adalah strategic business partner, sebagai mitra kepala daerah dan kepala OPD dalam menjalankan tugas. Jaga dana, jaga sumberdaya, jaga pimpinan supaya kepala daerah maupun pimpinan OPD bekerja nyaman, merasa aman, konsentrasi pada target-target yang ditetapkan," katanya.

Apabila auditor dituntut sebagai trusted advisor, imbuhnya, maka auditor harus punya kapasitas mengawal penganggaran end to end, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Paling tidak program prioritas harus benar-benar dijaga. 

"Pemerintah pusat saat ini sedang melakukan refocusing, redesign prinsip perencanaan dan penganggaran supaya prinsip uang dari rakyat bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat terwujud. Saat ini masalahnya jumlah anggaran di akhir tahun seringkali tidak mencapai target penyerapan," bebernya.

Keberadaan AAIPI diharapkan bisa membantu menjadi mitra dalam mengakselerasi program-program pemerintah. AAIPI jangan lagi hanya menjaga di "ujung jalan" pada saat program sudah selesai. 

"Saat ini kami dituntut sejak perumusan program-program, sejak RPJMD, renja (rencana kerja – Red) disiapkan, indikator kinerja disiapkan, kami berharap betul AAIPI Jateng sudah menjaga, memastikan programnya tepat," harap Sumiyati.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga menaruh harapan besar kepada Dewan Pengurus AAPI untuk membantu tugas AAIPI. Sedangkan AAPI melibatkan civitas akademi, BPKP dan kalangan profesional. 

"Saya berharap ini bisa mendorong kinerja AAIPI. Sehingga reformasi birokrasi dan program perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jateng benar-benar program yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Ketika AAIPI dilibatkan, sambungnya, proses pengawasan mulai dari perencanaan hingga monitoring evaluasi, bisa diketahui sehingga akan memudahkan perbaikan. 

"Prosesnya itu bisa tahu dari awal, misalnya bahwa program ini tidak sesuai, ini tahun depan harus diubah. Kalau ini sudah baik tapi perlu ditingkatkan, akan jadi catatan setiap OPD sehingga nanti tagline Jawa Tengah Mboten Korupsi Mboten Ngapusi bisa tercapai dengan baik," pungkas Taj Yasin.