SEMARANG- Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang getol memberantas korupsi dan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas negara.

"Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, harta yang saya miliki saya serahkan kepada negara atau Baitul Maal. Silakan digunakan untuk masyarakat dengan tekad menghabiskan uangnya untuk negara, beliau memberantas korupsi," ujar Taj Yasin saat menyampaikan amanat pada upacara Hari Anti Korupsi se-Dunia di halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin (9/12/2019).

Selain itu, di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pemerintah yang memiliki harta tidak wajar disikat habis lalu diberikan kepada Baitul Maal untuk menyejahterakan masyarakat. Karenanya apabila saat ini semua memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia, maka harus menanamkan niat untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberantas korupsi.

"Mari kita bersama-sama hilangkan korupsi, kita bangun mental untuk melayani masyarakat," pintanya.

Selain meneladani Umar bin Abdul Aziz, Taj Yasin meminta seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jateng untuk memberantas korupsi di semua lini seperti yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan destruktif yang tidak hanya akan menghancurkan pribadi atau keluarga, tapi juga akan merusak tatanan masyarakat dan negara.

"Setelah sempat mati suri, perang terhadap korupsi telah bangkit di negeri ini. KPK menjadi ujung tombak sebagaimana mandat reformasi. Bersama kepolisian dan kejaksaan, Indonesia mencanangkan gerakan 'Ganyang Korupsi'. Sistem dibangun serta mental pejabat hingga masyarakat dibenahi," katanya.

Jawa Tengah, lanjutnya, sejak 2013 telah mencanangkan gerakan 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'.  Bukan hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tapi juga di seluruh pelosok Jawa Tengah. Termasuk di kalangan pemerintahan di mana mental pejabat lama didobrak, sistem jadul dirombak, pungli disikat dengan teknologi, setoran kepada atasan diberantas dengan lelang jabatan, manipulasi anggaran disemprot dengan digitalisasi, serta mafia-mafia proyek dihantam dengan keterbukaan.

"Kami entek amek kurang golek. Segala cara kita lakukan. Pemkab dan pemkot kami ajak, bupati dan walikota kami kirim ke KPK untuk membangun integritas. Digitalisasi sistem kami persilakan untuk ditiru. Kami juga memperbesar peran mahasiswa dan pelajar guna melahirkan agen-agen antikorupsi di kalangan mereka. Ini adalah laku bangun ulang pondasi moral dan mental," tandasnya.