SEMARANG - Pendidikan atau program pranikah diberikan kepada generasi muda dan calon pasangan atau pengantin agar memiliki pemahaman dalam membangun keluarga, khususnya dalam membantu mendeteksi masalah di masa depan sejak dini. Keterlibatan semua pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya generasi muda sangat diperlukan. 

"Anak-anak muda harus diajak untuk merencanakan keluarga ke masa depan. Tantangannya lebih banyak, tidak hanya sekedar KB dan kontrasepsi tapi merencanakan mereka bisa berkeluarga," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Konsolidasi Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2020 di PO Hotel, Semarang, Kamis (12/11/2019) malam. 

Ganjar menjelaskan, anak muda sekarang sudah banyak membaca dan memiliki literasi yang cukup. Hal itu merupakan modal yang bagus untuk melibatkan anak-anak muda sehingga permasalahan itu bisa terdeteksi sejak dini. Seperti, apakah usia pasangan sudah cukup matang atau memiliki riwayat penyakit.

"Harus diberikan pemahaman dan dicari tahu, adakah anemia, adakah penyakit keturunan seperti talasemia, dan maaf adakah HIV Aids. "Adakah-adakah" ini perlu semua. Harapannya adalah anak-anak atau calon pasangan yang siap betul sehingga tidak ada risiko atau setidaknya risikonya diminimkan," jelasnya.

Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak lain seperti kampus sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dalam merencanakan keluarga. Ganjar memberikan contoh, di Bali ada Undiknas yang memiliki program pranikah. Program tersebut dinilai bagus dan diharapkan juga dilakukan di daerah lain.

"Untuk menyampaikan ke calon pengantin atau calon pasangan itu kan tidak semua ngomong 'jangan' kemudian langsung setuju. Maka kita ajak orang-orang yang kira-kira dihormati sehingga setiap bicara diikuti. Apakah orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa juga kampus seperti di Bali," ungkapnya.

Selama ini, lanjut Ganjar, pemerintah sudah menggandeng tokoh agama dan masyarakat. Namun hal itu dinilai masih kurang intensif sehingga permasalahan masih ada. Hal ini juga yang harus disikapi oleh BKKBN.

"Pemerintah sudah menggandeng tokoh agama tapi saya kira kurang intensif sehingga masih ada (masalah). Penting itu melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan kampus, itu penting. Secara proaktif BKKBN harus bisa memfasilitasi termasuk juga pemerintah daerah. Tanpa bantuan pemerintah daerah kan tidak mungkin," kata Ganjar.

Acara Konsolidasi Program KKBPK 2020 tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino, Direktur Bank Jateng, serta perwakilan dari BKKBN seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja BKKBN 2020, penandatanganan rencana kerja ZI WBK/WBBM BKKBN tahun 2020, dan pemandangan MoU BKKBN Jawa Tengah dengan Bank Jateng.