SEMARANG - Komisi II DPRD Sumatera Barat melakukan study komparasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (16/12/2019). Para wakil rakyat dari Sumbar tersebut, sengaja berkunjung ke Jateng untuk belajar sistem data serta program pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi Jawa Tengah. 

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano ditemui oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu, serta pejabat terkait di ruang rapat lantai 2 Gedung A Setda Jateng. 

Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah khususnya pengembangan ternak dan sektor pertanian memberikan gambaran bahwa Jawa Tengah, sangat konsen dalam pengembangan sektor peternakan dan sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

Termasuk adanya penetapan sistem data ternak menuju ketahanan pangan yang sangat strategis di Jawa Tengah, sehingga peningkatan ternak sangat signifikan. Bahkan potensi ternak di Provinsi Jawa Tengah mencapai 127,8 persen. Tidak kalah menarik dari sistem data ternak adalah program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab).

"Bagaimana Provinsi Jawa Tengah membuat database sistem data ternak yang bisa berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah adanya program Upsus Siwab," katanya.

Sedangkan sektor pertanian, Arkadius mencontohkan petani di lereng Gunung Sindoro mampu mengekspor 58 jenis sayur ke Malaysia dan Singapura. Kelompok tani yang ada di lereng Sindoro tidak hanya memasok pasar modern melainkan juga pasar luar negeri. Menurutnya tidak salah Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi daulat pangan tapi bernuansa ekspor.

"Mudah-mudahan diskusi sebagai pendalaman materi ini bisa berjalan sangat lancar dan kami mendapat oleh-oleh dari Jawa Tengah, untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.  Khususnya peternakan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebutkan, guna memajukan pertanian dan peternakan serta meningkatkan kesejahteraan petani, Pemprov Jateng telah menggulirkan berbagai program. Diantaranya penerbitan Kartu Tani, Kartu Nelayan, maupun peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

"Penerbitan Kartu Tani telah diadopsi oleh pemerintah pusat. Kartu Tani tidak hanya berfungsi untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi, namun juga menjadi database petani di Jateng," katanya.

Dalam Kartu Tani, lanjut dia, terdapat data by name by address termasuk luas lahan, jenis tanaman yang ditanam, waktu panen, dan sebagainya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam Kartu Tani dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi instansi terkait lain. Transparansi penyaluran dana subsidi melalui perbankan, data kebutuhan pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer, serta dapat memproyeksikan potensi panen di suatu daerah.

"Setelah ada perda untuk perlindungan petani dan penerbitan Kartu Tani, wagub mengatakan para petani lebih semangat bercocok tanam, sehingga pada sampai saat ini produktivitas pertanian maupun peternakan Jateng melimpah dan surplus. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah juga merangkul kabupaten da  kota untuk memperbaiki tata ruang yang ada di Jawa Tengah, termasuk RTRW tentang lahan pertanian dan industri," terangnya.

Tidak kalah penting adalah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan beberapa aplikasi untuk membantu petani memasarkan berbagai hasil pertanian, yaitu RegoPantes yang dihadirkan dalam bentuk aplikasi dn situs yanh siap melayani jual beli produk segat langsung dari petani untuk pembeli. Selain itu aplikasi Eragano yang memberikan solusi praktis dan tepat terhadap permasalahan dan kebutuhan petani kecil, serta program pertanian lainnya.

Sementara itu, terkait persoalan yang kerap dialami petani yaitu ketika hasil panen melimpah dan harga komoditas anjlok, Pemprov Jateng menggandeng ASN melakukan pembelian hasil panen. Seperti saat petani bawang merah di Brebes dan Demak panen raya dan harga anjlok, ASN di Pemprov membeli dengan harga yang tidak merugikan petani.