Semarang -Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jateng menerapkan "Gerakan Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Satu Desa Dampingan". Ini dikarenakan program yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dinilai mampu mengurangi kemiskinan yang tersebar di 14 kabupaten zona merah. 

"Program 'Satu OPD, Satu Desa Dampingan' ini jangan hanya di 14 kabupaten zona merah kemiskinan, tetapi juga di daerah lain. Semoga ini bisa diterapkan di semua kabupaten dan kota di Jateng. Ini kami dorong," ujar Taj Yasin di sela konferensi pers di Bandara Jenderal  Ahmad Yani Semarang, Jumat (27/12/2019).

Wagub Taj Yasin yang sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng menjelaskan, setelah program "Satu OPD, Satu Desa Dampingan” digulirkan Pemprov Jateng setahun lalu, angka kemiskinan di masing-masing desa dampingan menurun. Salah satunya di Desa Tieng Kabupaten Wonosobo yang sebelumnya angka kemiskinan mencapai 400 KK, setelah dilakukan pendampingan oleh OPD jumlah warga miskin berkurang menjadi sekitar 130 KK.

"Artinya bisa kita turunkan sekitar 50 persen. Apalagi pemerintah pusat dan kabupaten kota turut andil dalam pengentasan kemiskinan, sehingga warga miskin ditangani bersama-sama. Kalau pun ada yang naik angka kemiskinannya, tetapi bantuan dari pemerintah sudah berlebih termasuk bantuan dari Kementerian Sosial, sehingga tingkat kemiskinan berkurang," katanya.

Selain program "Satu OPD Satu Desa Dampingan", berbagai upaya digencarkan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap kesejahteraan warga miskin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendukung pertumbuhan usaha produktif di semua kalangan masyarakat, termasuk menggenjot pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan pondok pesantren.

"Kami tidak hanya menggenjot usaha produktif di pesantren, tetapi juga UMKM di masyarakat umum. Termasuk membantu memfasilitasi permodalan melalui kerjasama dengan perbankan dan CSR, sehingga target penurunan kemiskinan sebanyak satu digit dapat terealisasi," terangnya.

Untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan di Jateng  yang saat ini mencapai 10,80 persen atau setara dengan 3,7 juta jiwa, pemprov bersama instansi terkait terus melakukan validasi data agar data warga miskin yang diajukan ke pemerintah pusat merupakan data kemiskinan yang valid dan akurat, sehingga berbagai bantuan yang diberikan tidak salah sasaran, baik bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

"Kami selalu cerewet dalam hal pendataan warga miskin. Terlebih di Jateng masih ada sekitar 30 persen data kemiskinan error. Demikian iuga di provinsi lain juga tidak sedikit data kemiskinan error.  Data kemiskinan error di semua daerah hampir sama, yaitu 30-40 persen data error. Karenanya kami cerewet supaya hasil pendataan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.