Follow Us :              

Wagub : Masalah Anak Jalanan Berawal dari Keluarga Broken Home

  13 January 2020  |   15:00:00  |   dibaca : 814 
Kategori :
Bagikan :


Wagub : Masalah Anak Jalanan Berawal dari Keluarga Broken Home

13 January 2020 | 15:00:00 | dibaca : 814
Kategori :
Bagikan :

Foto : Simon (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Simon (Humas Jateng)

TEMANGGUNG - Penanganan masalah sosial, khususnya terkait anak jalanan dan orang telantar, harus dilakukan sejak dini. Edukasi kepada masyarakat, terutama kepada keluarga dan pasangan pranikah, dinilai menjadi salah satu langkah mendasar terkait hal itu. Sebab, masalah sosial yang berkaitan dengan orang telantar berawal dari keluarga yang broken home.

"Ini kita tata. Shelter itu penting dan banyak keperluannya tetapi yang lebih mendesak adalah pemberian edukasi kepada masyarakat. Misalnya memberi edukasi kepada pasangan pranikah melalui bimbingan supaya tidak menjadi keluarga yang broken home," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Senin (13/1/2020) sore.

Taj Yasin menjelaskan masalah sosial yang banyak terjadi saat ini adalah terkait anak jalanan, gelandangan, serta orang gangguan jiwa yang dibuang. Bukan faktor ekonomi saja yang melatari banyaknya masalah sosial itu melainkan faktor broken home.

"Kita pernah kerja sama dengan shelter yang milik pemerintah pusat di Magelang, itu juga penanganan untuk anak jalanan itu ketika sudah diambil dan ditaruh mereka lari. Anak jalanan itu tidak hanya karena faktor ekonomi saja ternyata ada yang dari anak direktur juga," ungkapnya.

Terkait shelter, Jawa Tengah sendiri memiliki 11 shelter di 11 Kabupaten/Kota. Terakhir adalah pembangunan Shelter Rumah Perlindungan Sosial Kabupatèn Temanggung yang masuk dalam rencana pembangunan tahun 2019. Taj Yasin menjelaskan tahun 2020 belum ada rencana penambahan shelter.

"Kemarin Rembang juga mengajukan tetapi harus dilihat dulu kondisi dan kesiapannya. Nanti setelah ada shelter, penampungan berikutnya bagaimana karena shelter kan sifatnya untuk assessment awal saja," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Pontjo Marbagio mengatakan kasus anak jalanan masih mendominasi terkait masalah sosial di Temanggung. Untuk menangani masalah sosial di daerahnya, Dinsos Temanggung juga sedang menyiapkan pusat pelayanan terpadu dan laboratorium sosial.

"Ini sedang kami siapkan unit pelayanan sosial terpadu dan juga laboratorium sosial. Di laboratorium sosial nanti akan ada pelayanan dan penanganan klien serta mencari metode yang tepat untuk menangani masalah sosial yang ada atau yang baru muncul," katanya.


Bagikan :

TEMANGGUNG - Penanganan masalah sosial, khususnya terkait anak jalanan dan orang telantar, harus dilakukan sejak dini. Edukasi kepada masyarakat, terutama kepada keluarga dan pasangan pranikah, dinilai menjadi salah satu langkah mendasar terkait hal itu. Sebab, masalah sosial yang berkaitan dengan orang telantar berawal dari keluarga yang broken home.

"Ini kita tata. Shelter itu penting dan banyak keperluannya tetapi yang lebih mendesak adalah pemberian edukasi kepada masyarakat. Misalnya memberi edukasi kepada pasangan pranikah melalui bimbingan supaya tidak menjadi keluarga yang broken home," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Senin (13/1/2020) sore.

Taj Yasin menjelaskan masalah sosial yang banyak terjadi saat ini adalah terkait anak jalanan, gelandangan, serta orang gangguan jiwa yang dibuang. Bukan faktor ekonomi saja yang melatari banyaknya masalah sosial itu melainkan faktor broken home.

"Kita pernah kerja sama dengan shelter yang milik pemerintah pusat di Magelang, itu juga penanganan untuk anak jalanan itu ketika sudah diambil dan ditaruh mereka lari. Anak jalanan itu tidak hanya karena faktor ekonomi saja ternyata ada yang dari anak direktur juga," ungkapnya.

Terkait shelter, Jawa Tengah sendiri memiliki 11 shelter di 11 Kabupaten/Kota. Terakhir adalah pembangunan Shelter Rumah Perlindungan Sosial Kabupatèn Temanggung yang masuk dalam rencana pembangunan tahun 2019. Taj Yasin menjelaskan tahun 2020 belum ada rencana penambahan shelter.

"Kemarin Rembang juga mengajukan tetapi harus dilihat dulu kondisi dan kesiapannya. Nanti setelah ada shelter, penampungan berikutnya bagaimana karena shelter kan sifatnya untuk assessment awal saja," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Pontjo Marbagio mengatakan kasus anak jalanan masih mendominasi terkait masalah sosial di Temanggung. Untuk menangani masalah sosial di daerahnya, Dinsos Temanggung juga sedang menyiapkan pusat pelayanan terpadu dan laboratorium sosial.

"Ini sedang kami siapkan unit pelayanan sosial terpadu dan juga laboratorium sosial. Di laboratorium sosial nanti akan ada pelayanan dan penanganan klien serta mencari metode yang tepat untuk menangani masalah sosial yang ada atau yang baru muncul," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu