REMBANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng berbagai organisasi perempuan seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, maupun Badan Kerja Organisasi Wanita (BKOW) untuk ikut menyosialisasikan gerakan membayar pajak tepat waktu. Diharapkan, ini akan membantu pencapaian target pendapatan pajak untuk pembangunan daerah.

"Kami sudah menggandeng TP PKK Jateng, kalau bisa ditambah tidak hanya PKK tapi juga Fatayat, Muslimat, Aisyiyah atau organisasi-organisasi yang tergabung di BKOW. Ini supaya bisa ikut sosialisasi kepatuhan bayar pajak, sehingga ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan, para ibu ini tahu siapa sih yang belum bayar pajak, ojo-ojo malah bojone dewe," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di sela peresmian Pelayanan Samsat Gerai Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa (28/1/2020).

Keterlibatan ini ternyata cukup efektif. Terbukti, TP PKK Jateng telah mendapatkan Rp 40 miliar dari pembayaran pajak kendaraan. Dalam aksinya para anggota PKK menyodorkan data dan mengumumkan warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor dalam setiap kegiatan PKK. 

Selain menggandeng anggota organisasi-organisasi perempuan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng terus berinovasi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, antara lain membangun pelayanan Samsat gerai di 20 kecamatan, terutama kecamatan di perbatasan daerah seperti Sarang, Cepu Kabupaten Blora, dan Kelet Kabupaten Jepara.

Langkah tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Pemprov Jateng juga telah bekerja sama dengan Tokopedia dan ke depan akan bertambah dengan kanal-kanal pembayaran online lainnya, sehingga semakin mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. 

Keberadaan gerai Samsat di tingkat kecamatan sekaligus sebagai upaya memberantas pungutan liar, termasuk menghilangkan kesepakatan-kesepakatan yang kerap dilakukan antara wajib pajak dan petugas. 

"Biar tidak ada pungli ataupun kesepakatan, maka kami dekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat malas mengurus perpanjangan surat-surat kendaran sehinnga telat membayar pajak, lalu oleh petugas dibisiki untuk membantu mengurus dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan. Ini tidak boleh terjadi lagi, ini celah terjadinya pungli," tandasnya. 

Disebutkan, tiga kecamatan di Rembang, yakni Kecamatan Sarang, Kragan dan Sale terdapat sekamir 51 ribu kendaraan bermotor yang belum bayar pajak. Ia berharap kedepan bisa berkurang dan target pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor Rembang Rp 70 miliar menjadi Rp 81 miliar pada tahun 2020 dapat terlampaui.