SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbaiki 102.575 rumah tidak layak huni (RTLH) selama 2019. 
Pada 2020 ini, program RTLH akan berlanjut dengan perbaikan 85.105 rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko mengatakan, alokasi pembangunan RTLH tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. 

Kebutuhan penyediaan rumah sederhana layak huni tertinggi di Kabupaten Banjarnegara yang mencapai 6.043 unit, adapun wilayah dengan alokasi penyediaan rumah sederhana layak huni paling sedikit adalah di Kota Magelang, yakni 190 unit rumah.

Menurut rencana, pengerjaan program RTLH akan 'dikeroyok' bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Rinciannya, sebanyak 40.410 RTLH akan dikerjakan menggunakan APBD kota/kabupaten; 21.950 unit menggunakan APBN; 11.662 unit dengan dana APBD Provinsi Jateng; dana aspirasi 6.000 unit dan DAK 5.083 unit.

"Adapun kondisi yang sedang dihadapi saat ini, setidaknya masih ada 1.582.804 unit rumah yang perlu diperbaiki. Nantinya akan kami kejar terus perbaikannya sampai jadi layak huni. Pada 2030 nanti semua RTLH dapat diperbaiki sesuai kebutuhan masing-masing daerah," kata Arief dalam jumpa pers di Gedung A lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/1/2020).

Sebagai "Komandan" Satgas Penanggulangan Kemiskinan di Jateng bagi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengakui, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk mengentaskan kemiskinan. Perlu kerja sama pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD untuk turut mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Diperlukan langkah dan perhatian dari semua pihak untuk memperhatikan masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Menangani kemiskinan memang harus gropyokan dan pemerintah tidak bisa berjalan sendirian," kata Taj Yasin.