MAGELANG - Pembangunan infrastruktur di Jateng terus dilakukan, bahkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipercepat agar terwujud pemerataan dan tercipta kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie mengatakan, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Jateng turut serta menggerakkan ekonomi riil, menyumbang pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. 

"Pemprov Jateng mengapresiasi kinerja dan kontribusi Kementerian PUPR, baik itu untuk pemberian pembangunan rumah tidak layak huni, penyediaan sarana air bersih, sarana prasarana jalan, irigasi dan sebagainya untuk wilayah Jawa Tengah maupun Pulau Jawa," katanya saat hadir dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2020 di Hotel Artos Kota Magelang, Rabu (12/2/2020).

Ditambahkan, semua komitmen yang telah dicanangkan oleh Presiden RI maupun menteri dan unsur terkait lainnya, termasuk partisipan kebijakan dari kepala Bappenas merupakan komitmen Jawa Tengah siap untuk melaksanakan dan memberikan kontribusi secara nyata dalam pembangunan Indonesia.

"Kami sangat ingin bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk bisa menentukan infrastruktur apa yang harus dibangun di kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi, misalnya Kawasan Industri Kendal apa yang diperlukan," ujar Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kata dia, kegiatan PUPR dikelompokkan dalam dua agenda pembangunan. Yakni pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kemerataan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis seperti kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi.

"Kementerian PU PR juga mendorong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata dengan 5 Destinasi Super Prioritas. Yaitu Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang," 

Kemudian yang kedua, lanjut dia, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal ini dilakukan dengan beberapa program seperti peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap Perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni basket 2024 sebesar 70%.

Selain itu kementerian PUPR harus mengantisipasi beberapa tantangan pembangunan infrastruktur kedepan seperti pertumbuhan perkotaan Asia yang sangat cepat perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan penerapan teknologi serta pemanfaatan informasi dan komunikasi.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR mendukung upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan pendekatan teknokratik dan kewilayahan. Diharapkan program disusun untuk kawasan Pulau Jawa dapat mengedepankan prinsip-prinsip good governance.