SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai perlu ada sinkronisasi data terkait penerima bantuan covid-19. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk penanganan covid-19, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp 405 triliun, hasil dari refocusing APBN. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Rp 2 triliun. Alokasi ini tidak termasuk relokasi dan realokasi anggaran di 35 kabupaten/kota di Jateng.

"Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa," kata Ganjar saat mengikuti konferensi video bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah, di rumah dinas Puri Gedeh, Kamis (9/4/2020). 

Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah, Mendes PDT dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo, Ganjar mengutarakan mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan pemerintah pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dicover oleh pemerintah daerah.  

"Itupun akan kita (Pemprov Jateng) sinkronisasi dengan kabupaten/kota agar tidak overlap. Sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang. Sehingga nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama," katanya. 

Dengan pendataan tersebut, dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar Jateng turut terhitung sebagai calon penerima bantuan. Khusus hal ini, Ganjar berpendapat, perlu ada koordinasi antarwilayah. 

"Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata. Maka saya memerintahkan Dinsos Jateng menghubungi Dinsos Jabar dan DKI Jakarta," katanya. 

Selain bantuan kepada masyarakat, pembahasan nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut. 

Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa dana desa bisa digunakan dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan logistik. 

"Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi akan bertindak. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak. Dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu," kata Ganjar.