SEMARANG – Perwakilan serikat pekerja di Jawa Tengah mengaku kesulitan mendaftar Kartu Prakerja. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Wahyudi meminta agar proses pendaftaran Kartu Prakerja dipermudah.

"Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu. Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini (pendaftaran secara online), sulit mengakses pendaftaran maupun login Kartu Prakerja. Padahal, Kartu Prakerja bagaikan angin surga buat kami para pekerja yang di PHK atau dirumahkan saat ini," kata Wahyudi saat mengikuti audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di komplek Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (28/4/2020). 

Wahyudi menambahkan, selama wabah covid-19, ribuan pekerja di-PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon maupun gaji. Di serikat pekerjanya saja, setidaknya ada 2 ribu pekerja yang di PHK atau dirumahkan. 

"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini," harapnya.

Persoalan terkait menunggaknya pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan oleh perusahaan juga disampaikan dalam audiensi tersebut. Lantaran banyak perusahaan yang menunggak pembayaran, sejumlah pekerja kesulitan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

"Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak," pungkas Wahyudi.

Menanggapi keluhan dari perwakilan pekerja, Ganjar mengatakan, apa yang disampaikan tersebut merupakan perhatiannya selama ini. 

"Kawan-kawan pekerja melaporkan soal nasibnya, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," kata Ganjar.

Diakuinya, mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para pekerja kesulitan. Persoalan ini sudah dia sampaikan kepada pemerintah pusat. Ia mengusulkan, seluruh pekerja yang terdampak covid-19 dan tidak bisa mengakses sistem Kartu Prakerja, agar dapat dibackup dengan data manual.

"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," terang Ganjar.

Terkait nasib para pekerja yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.

"Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para pekerja," katanya.

Dengan total 45.000 pekerja yang dirumahkan di Jateng saat ini, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan. Minimal, kebutuhan sembako ada setiap harinya.

"Kalau pekerja, Apindo atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," tutupnya.